Hamas Klaim Kesepakatan Dicapai Demi Mengakhiri Krisis Kemanusiaan

FAKTANASIONAL.NET - Kelompok Hamas menyatakan menerima rancangan kesepakatan damai di Jalur Gaza setelah melalui pembahasan bersama berbagai faksi politik Palestina.

Keputusan tersebut disebut diambil dengan mempertimbangkan situasi kemanusiaan yang semakin memburuk akibat konflik berkepanjangan.

Dikutip dari detikcom, Jumat (31/7/2026), pejabat Hamas, Dr. Ghazi Hamad, dalam wawancara dengan Al Arabiya menjelaskan bahwa keputusan itu lahir di tengah kondisi yang disebutnya "sulit dan berat" bagi masyarakat Palestina.

Menurut Hamad, prioritas utama Hamas saat ini adalah menghentikan perang sekaligus menyelamatkan warga sipil dari penderitaan yang terus berlangsung di Jalur Gaza.

Dalam pernyataannya, Hamad menegaskan, "Kami telah memilih untuk melakukan konsesi demi menyelamatkan rakyat Palestina."

Meski demikian, ia menekankan bahwa langkah tersebut tidak berarti Hamas meninggalkan hak nasional maupun tujuan politik yang selama ini diperjuangkan.

Ia juga menambahkan, "Kami tidak akan menghentikan upaya kami untuk mencapai tujuan rakyat Palestina."

Hamad menjelaskan bahwa isu perlucutan senjata Hamas tidak akan dilakukan secara sepihak.

Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian dari implementasi kesepakatan yang harus dijalankan secara timbal balik oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk Israel.

Kesepakatan itu juga disebut mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza berdasarkan jadwal yang telah dirancang dalam tahapan implementasi.

Selain itu, rancangan perjanjian mengatur penghentian operasi militer, pembentukan komite nasional independen untuk mengelola Gaza, pengerahan pasukan stabilisasi internasional, hingga program rekonstruksi wilayah.

Pernyataan tersebut muncul setelah diumumkannya rancangan perjanjian damai komprehensif yang direncanakan mulai dijalankan dalam waktu 14 hari setelah memperoleh persetujuan seluruh pihak terkait.

Hingga kini, Israel masih belum memberikan persetujuan resmi terhadap seluruh isi perjanjian.

Beberapa poin penting, termasuk mekanisme penarikan pasukan dan pengerahan pasukan internasional, masih menunggu penyelesaian dalam draf akhir.[dit]