Hashim Tegaskan RI Tak Akan Buka Lahan Pertanian di Hutan Primer

FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah Indonesia memutuskan tidak akan memperluas kegiatan pertanian ke kawasan hutan, terutama hutan primer. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Penegasan tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum Antalya Leaders Summit yang berlangsung di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).

Dalam pidatonya, Hashim menyampaikan bahwa Indonesia tidak ingin mempertentangkan pembangunan ekonomi dengan upaya penanganan perubahan iklim. Keduanya harus berjalan beriringan sesuai visi Presiden Prabowo Subianto.

"Kami tidak akan memilih antara pembangunan dan aksi iklim. Visi Presiden Prabowo Subianto sangat jelas: kita harus mewujudkan keduanya," kata Hashim.

Hashim menjelaskan, pemerintah berkomitmen mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ketahanan pangan dan energi. Selain itu, penciptaan lapangan kerja serta pengembangan industri dengan nilai tambah lebih tinggi juga menjadi prioritas.

Di sisi lain, pemerintah akan mempercepat peralihan menuju energi yang lebih bersih. Produktivitas lahan terdegradasi juga akan ditingkatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

Terkait upaya mewujudkan swasembada pangan, Hashim menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil keputusan untuk tidak membuka perluasan kegiatan pertanian di kawasan hutan, khususnya hutan primer.

"Selain itu, dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, pemerintah telah memutuskan untuk tidak memperluas kegiatan pertanian ke kawasan hutan, khususnya hutan primer," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan nasional harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Peningkatan kesejahteraan perlu berjalan seiring dengan penguatan kemampuan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim.

"Pembangunan harus membuat rakyat semakin sejahtera dan tangguh. Kami menerjemahkan berbagai prioritas tersebut ke dalam aksi nyata," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hashim kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Komitmen tersebut juga diperkuat melalui dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) Indonesia.

"Indonesia menegaskan kembali komitmen kami untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat," katanya.

Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan Indonesia dalam menjalankan pembangunan ekonomi, memperkuat ketahanan nasional, dan mendorong aksi iklim tanpa menjadikan kawasan hutan primer sebagai sasaran perluasan pertanian.[dit]