Inflasi Indonesia Naik, Pemerintah Daerah Diminta Tingkatkan Sinergi Pengendalian

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Tingkat inflasi Indonesia secara year-on-year (YoY) pada Oktober 2025 tercatat mencapai 2,86 persen, menjadi level tertinggi sepanjang tahun berjalan.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Senin (17/11/2025).

Bima meminta pemerintah daerah yang mencatat inflasi tinggi untuk segera memperkuat langkah stabilisasi harga serta memperketat pemantauan terhadap komoditas pangan strategis.

Ia menjelaskan bahwa secara global, Indonesia berada pada peringkat 88 dari 186 negara, sementara di kawasan ASEAN menempati posisi ke-8. Tekanan inflasi juga dipengaruhi sejumlah dinamika internasional, seperti government shutdown di Amerika Serikat selama 43 hari, tren deflasi di Cina akibat krisis properti dan kelebihan kapasitas produksi industri, serta kenaikan harga emas dunia.

“Di dalam negeri, komoditas penyumbang inflasi month-to-month meliputi emas perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan wortel,” ujar Bima dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (17/11/2025).

Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, ia mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk lebih waspada terhadap potensi lonjakan harga pangan akibat cuaca ekstrem dan gangguan distribusi.

Bima juga memaparkan daerah dengan inflasi tertinggi, yakni Sumatera Utara (4,97%), Riau (4,95%), Aceh (4,66%), Sumatera Barat (4,52%), Sulawesi Tengah (3,92%), dan Jambi (3,71%). Sementara itu, Papua menjadi provinsi dengan inflasi terendah, yakni 0,53 persen.

Pada level kabupaten, inflasi tertinggi tercatat di Kerinci (6,70%), sedangkan di tingkat kota, Padangsidimpuan memimpin dengan 5,71 persen.

Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas daerah, terutama dengan wilayah yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga. Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pusat, antara lain Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan Bapanas, Ditjen PKP, BGN, serta KSP.[zul]