Fakta Nasional

Investasi Ratusan Juta Terbengkalai, Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Datangi BGN Pertanyakan Status Yayasan

FAKTANASIONAL.NET — Puluhan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai wilayah di Jawa Barat, seperti Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Sumedang, mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Selasa (26/5/2026). Keda…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Jessy Serianda Editor: Redaksi 📍 Nasional Wednesday, 27 May 2026 📖 2 menit
Investasi Ratusan Juta Terbengkalai, Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Datangi BGN Pertanyakan Status Yayasan
BGN kini melarang keras adanya afiliasi pegawai dengan dapur mitra demi mencegah konflik kepentingan./net

FAKTANASIONAL.NET — Puluhan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai wilayah di Jawa Barat, seperti Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Sumedang, mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Kedatangan mereka dipicu oleh ketidakjelasan nasib operasional dapur yang telah mereka bangun, serta untuk mempertanyakan status legalitas Yayasan Solusi Bangun Bangsa (YSBB) yang selama ini menaungi mereka dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengelola Rugi Ratusan Juta dan Alami Beban Mental

Baca Juga:BGN Sebut Program Makan Bergizi Gratis Putar Anggaran Rp942 Miliar per Hari untuk Gerakkan Ekonomi

Koordinator pengelola dapur, Oesep Sarwat, mengungkapkan bahwa ketidakpastian ini telah berlarut-larut sejak tahun 2025. Para pengelola mengaku tergiur janji Surat Perintah Kerja (SPK) dari yayasan, hingga nekat menggelontorkan modal yang tidak sedikit untuk membangun infrastruktur dapur.

"Sesuai data yang dipegang pengelola, ada lebih dari 100 dapur yang tergabung di YSBB. Kami sudah mengeluarkan banyak uang untuk biaya sewa tempat, renovasi bangunan dan dana koordinasi. Rata-rata per dapur, pengelola sudah keluar uang di kisaran Rp 300 sampai 400 juta," beber Oesep dikutip dari TribunJabar, Selasa (26/5/2026).

Oesep menambahkan, pihak YSBB berulang kali mengulur waktu dengan alasan masih menunggu peluncuran program secara nasional serta persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini memicu beban psikologis berat bagi pengelola dan investor.

"Bukan hanya materi yang sudah terbebani, para pengelola dapur dan investor pun kini mengalami beban mental. Karena, puluhan orang relawan yang direkrut tak henti mempertanyakan kepastian bekerja," keluhnya.

Beban tersebut kian nyata karena para relawan yang direkrut sebenarnya telah menyelesaikan pelatihan resmi melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Jawa Barat. Atas dasar itu, pengelola berharap BGN mau memberikan diskresi atau kebijakan khusus.

"Kami datang ke BGN memohon ada kebijakan agar dapur yang sudah dibangun bisa dimanfaatkan. Kami murni ingin menyukseskan dan membantu pemerintah dengan menjadi mitra BGN," kata Oesep yang mengaku juga telah melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Barat.

Tanggapan Tegas BGN: YSBB Tidak Terdaftar Sebagai Mitra

Menanggapi gelombang aduan tersebut, Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, langsung memberikan klarifikasi resmi. Sony secara tegas menyatakan bahwa nama Yayasan Solusi Bangun Bangsa (YSBB) sama sekali tidak masuk dalam database kemitraan BGN.

Pihak BGN juga membantah klaim sepihak yayasan yang menyebut mereka memiliki jalur kerja sama khusus dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

"Masyarakat diimbau untuk mewaspadai maraknya penipuan berkedok jual-beli titik lokasi SPPG. Masyarakat jangan sungkan bertanya agar mendapat keterangan yang jelas," tegas Sony.

Sony mempersilakan bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang ingin mencari informasi valid atau merasa ragu mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk datang langsung ke kantor pusat BGN demi menghindari modus penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Baca Juga: Tipu Korban Miliaran Rupiah, Modus Jual Beli Titik Layanan Gizi Disikat BGN dan Polri


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK