Iran Perketat Selat Hormuz: Larang Kapal AS-Israel Melintas dan Terapkan Biaya Transit

FAKTANASIONAL.NET  – Eskalasi ketegangan di Timur Tengah memasuki babak baru setelah Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengeluarkan pernyataan tegas terkait kendali atas Selat Hormuz.

Jalur pelayaran paling strategis di dunia tersebut dipastikan tidak akan lagi memberikan akses bebas, khususnya bagi Amerika Serikat dan Israel.

Melalui pernyataan resmi di platform X yang dikutip pada Senin (6/4), IRGC menegaskan bahwa peta keamanan di kawasan tersebut telah berubah secara permanen.

“Selat Hormuz tidak akan pernah kembali ke keadaan semula, terutama bagi AS dan Israel," tulis IRGC sebagaimana dikutip dari Anadolu Agency.

Persiapan Sistem Keamanan Baru

Pernyataan tersebut bukan sekadar gertakan diplomatik.

IRGC mengungkapkan bahwa militer Iran saat ini telah memasuki fase final dalam penggelaran infrastruktur operasional untuk mendukung sistem keamanan baru yang lebih ketat di selat tersebut.

Langkah militer ini berjalan beriringan dengan kebijakan legal yang disusun Parlemen Iran.

Dalam rancangan undang-undang terbaru, Iran berencana memberlakukan aturan radikal, termasuk kewajiban membayar biaya transit menggunakan mata uang Rial bagi kapal komersial, serta larangan total bagi kapal berbendera AS dan Israel untuk melintasi jalur tersebut.

Kedaulatan dan Perluasan Peran Militer

Selain pembatasan akses, aturan baru tersebut mempertegas klaim kedaulatan penuh Iran atas Selat Hormuz.

Kebijakan ini mencakup penguatan perlindungan lingkungan maritim, kerja sama hukum yang lebih erat dengan Oman, serta perluasan otoritas militer dalam mengawasi setiap pergerakan di kawasan.

Negara-negara yang terlibat dalam penjatuhan sanksi ekonomi terhadap Iran juga dilaporkan akan menghadapi pembatasan navigasi tertentu sebagai bentuk balasan diplomatik.

Dampak Serangan Februari 2026

Ketegangan ini merupakan buntut panjang dari serangan gabungan yang dilancarkan AS dan Israel ke wilayah Iran pada 28 Februari lalu.

Tragedi tersebut menelan korban jiwa hingga lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, yang memicu kemarahan besar di Teheran.

Sebagai respons, Iran telah melancarkan serangan balasan menggunakan drone dan rudal ke berbagai titik strategis di Israel, Yordania, Irak, serta fasilitas militer AS di negara-negara Teluk.

Gejolak ini tidak hanya mengakibatkan kerusakan infrastruktur fisik, tetapi juga telah mengguncang pasar energi global dan mengganggu arus penerbangan internasional secara signifikan.