Israel Bersiap Gelar Pemilu: Referendum Kepemimpinan Netanyahu?

FAKTANASIONAL.NET - Parlemen Israel secara resmi menetapkan pemilihan umum (Pemilu) akan diselenggarakan pada 27 Oktober mendatang.

Pesta demokrasi ini dianggap banyak pihak sebagai ajang referendum bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, terutama setelah perang berkecamuk di Gaza dan krisis keamanan yang terus membayangi pemerintahannya.

Sebagaimana dilansir oleh AFP pada Senin (12/7/2026), Knesset dijadwalkan akan mengakhiri masa jabatan periode saat ini pada 17 Juli mendatang.

Pihak parlemen menyatakan bahwa keputusan ini diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa ada niat untuk mempersingkat masa jabatan legislatif saat ini.

Netanyahu, yang memegang rekor sebagai Perdana Menteri terlama dalam sejarah Israel, telah menegaskan keinginannya untuk kembali mencalonkan diri.

Dalam upayanya mempertahankan kekuasaan, pemerintahannya yang dikenal sebagai koalisi sayap kanan terkuat, berusaha keras meloloskan berbagai rancangan undang-undang demi memperkuat posisi politik mereka.

Namun, posisi Netanyahu tidak semudah yang dibayangkan. Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa mayoritas publik Israel kini menginginkan pergantian kepemimpinan.

Sosok mantan kepala militer Gadi Eisenkot mencuat sebagai rival terkuat dalam bursa persaingan kali ini.

Sentimen negatif publik semakin menguat akibat kegagalan sistem keamanan dalam serangan 7 Oktober serta ketidakpuasan terhadap hasil kesepakatan gencatan senjata dengan Teheran yang dianggap merugikan Israel.

Dalam upaya mengubah narasi kampanye, Netanyahu dikabarkan mencoba merangkul pihak lain untuk membentuk pemerintahan nasional yang luas, meninggalkan kesan ideologi sayap kanan yang kaku.

Strategi ini dianggap sebagai upaya untuk meredam kemarahan publik. Meski demikian, bayang-bayang kegagalan masa lalu dan kritik keras masyarakat menjadi hambatan serius bagi Netanyahu dalam menghadapi Pemilu mendatang.

Persaingan ini diprediksi akan menjadi salah satu pertarungan politik paling menentukan bagi masa depan stabilitas negara tersebut di tengah ketegangan kawasan yang belum mereda.[dit]