Jalanan Tel Aviv Mencekam! Ribuan Warga Israel Turun ke Jalan Desak Netanyahu Mundur

FAKTANASIONAL.NET - Gelombang demonstrasi besar-besaran yang digerakkan oleh massa antipemerintah kembali melumpuhkan Israel pada Sabtu (25/4/2026) waktu setempat.

Kemarahan publik memuncak di berbagai pusat kota, khususnya di Tel Aviv, dengan satu tuntutan suara bulat: mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera meletakkan jabatannya.

Mengutip laporan resmi dari Anadolu Agency yang dirilis pada Minggu (26/4/2026), protes ini tidak sekadar menuntut pergantian kepemimpinan, tetapi juga mencerminkan rasa frustrasi yang mendalam dari warga terhadap kebijakan keamanan negara.

Menurut pantauan yang dilaporkan The Times of Israel, Lapangan Habima di Tel Aviv berubah menjadi lautan manusia. Ribuan warga berkumpul dan menyuarakan protes di bawah pengawasan aparat kepolisian yang bersiaga penuh.

Massa tidak hanya menuntut lengsernya Netanyahu, tetapi juga mendesak keras pembentukan komisi penyelidikan resmi atas peristiwa kelam 7 Oktober 2023, saat kelompok Hamas berhasil menembus pertahanan Israel.

Kekecewaan semakin kental terdengar melalui yel-yel demonstran yang mengkritik tajam kegagalan pemerintah dalam menangani nasib para sandera yang hingga kini masih tertahan di Jalur Gaza.

Gerakan protes ini dimotori oleh lembaga pengawas antikorupsi, Movement for Quality Government, bersama aliansi masyarakat sipil lainnya. Aksi solidaritas serupa juga pecah di Yerusalem dan Horev Center, Haifa, yang dihadiri ribuan orang.

Di tengah badai protes domestik, situasi politik Israel kian terpojok. Sejak November 2024, International Criminal Court (ICC) secara resmi telah merilis surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant terkait dugaan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang di Gaza.

Selain itu, Israel juga sedang berhadapan dengan tuntutan kasus genosida di Mahkamah Internasional atas serangan mematikan di Palestina.

Namun, di hadapan tuntutan rakyatnya sendiri, Netanyahu tetap bersikeras menolak pembentukan komisi penyelidikan negara untuk peristiwa 7 Oktober 2023 tersebut. Ia berdalih bahwa komite semacam itu tidak akan bekerja secara objektif dan akan sangat bias dalam menilai kebijakannya.[dit]