Kecelakaan TransJakarta di Koridor 13: Desakan Audit Total dan Alarm Keselamatan Publik

FAKTANASIONAL.NET – Insiden kecelakaan yang melibatkan dua armada TransJakarta dengan kode BMP 263 dan MYS 17100 terjadi di ruas Swadarma arah Cipulir, Jakarta Selatan, Senin (23/2/2026) pagi.

Peristiwa di jalur layang Koridor 13 ini memicu reaksi keras terkait standar keamanan transportasi massal di ibu kota.

​Ade Suherman menekankan bahwa kecelakaan ini harus menjadi momentum bagi pengelola untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional.

Baca Juga: Truk Tabrak KRL Bandara: 23 Perjalanan Terganggu, KAI Commuter Ingatkan Aturan Perlintasan

​Ade menilai bahwa lemahnya pengawasan operasional menjadi akar masalah yang harus segera dibenahi.

Ia mengingatkan bahwa transportasi publik membawa nyawa banyak orang setiap harinya.

​“Kejadian ini bukan sekadar insiden biasa, tetapi peringatan keras bahwa keselamatan warga tidak boleh menjadi taruhan dari lemahnya pengawasan operasional. Transportasi publik menyangkut nyawa masyarakat,” tegas Ade Suherman, Senin (23/2/2026).

​Pemerintah daerah dan operator TransJakarta didesak untuk segera melakukan audit transparan, yang meliputi:

• ​Kelaikan Armada: Memastikan setiap unit benar-benar siap beroperasi secara teknis.
• ​Standar Pengemudi: Mengevaluasi kembali prosedur standar operasional bagi para pramudi.
• ​Sistem Pengawasan: Memperkuat pengawasan di lapangan secara ketat.

​Ade mengkritik kecenderungan modernisasi yang hanya mengejar angka tanpa memperkuat fondasi keselamatan.

​“Modernisasi transportasi tidak boleh hanya mengejar kuantitas layanan. Pemerintah dan operator wajib memastikan setiap armada benar-benar laik jalan dan diawasi secara ketat,” ujarnya.

​Masyarakat dinilai berhak mendapatkan lebih dari sekadar klarifikasi usai insiden terjadi.

Fokus utama harus dialihkan pada jaminan keselamatan yang nyata agar kejadian serupa di jalur layang tidak terulang kembali.

​“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar klarifikasi setelah kejadian, tetapi jaminan keselamatan yang nyata dan berkelanjutan. Keselamatan publik harus menjadi prioritas absolut,” tambah Ade.

​Pihak DPRD berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga ada langkah perbaikan konkret, memastikan keselamatan warga tetap menjadi standar utama dalam kebijakan transportasi massal Jakarta.

Baca Juga: Tragedi Peluru Nyasar Medan: Balita AS Jalani Operasi Mata di RS USU