Kejagung Geledah Enam Perusahaan Afiliasi Arif Kurniawan, Sita Uang Rp11,8 Miliar

FAKTANASIONAL.NET - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan pengusaha Arif Kurniawan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita uang tunai dengan total mencapai Rp11,795 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan tersebut.

"Tim penyidik telah melakukan tindakan proses penyidikan yaitu berupa penggeledahan di beberapa tempat, yaitu kurang lebih enam tempat," ujarnya kepada wartawan, Selasa (10/11).

Anang menjelaskan, enam kantor perusahaan yang digeledah berada di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara. Lokasi tersebut mencakup kantor PT ANI di Kendari dan kantor PT ANI di area pertambangan Konawe Utara.

Penyidik juga mendatangi kantor PT KAA di Konawe Utara serta kantor PT AMI di Kendari. Dua lokasi lainnya berada di Kabupaten Buton Tengah, yakni kantor PT AMI dan PT AMID.

"Enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan saudara AK," jelas dia.

Selain di Sulawesi Tenggara, penyidik Kejagung turut melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta. Lokasi tersebut meliputi satu rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

Penggeledahan juga menyasar kantor PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA yang berada di APL Tower, Central Park. Sementara itu, dua kantor PT DDR turut diperiksa, masing-masing berlokasi di Mid Plaza dan kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Dari kegiatan tersebut, penyidik menyita uang tunai sebesar Rp11,2 miliar dari satu lokasi dan Rp595 juta dari lokasi lainnya. Uang tersebut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara selama periode 2013-2025.

Perusahaan tersebut disebut tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimilikinya telah berakhir pada 2014.

Atas dugaan perbuatannya, PT BSJ disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP, juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sebagai sangkaan subsider, perusahaan tersebut juga dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor, juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP.

Selain itu, terdapat sangkaan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor serta Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.[dit]