Kejagung Periksa Empat Pegawai ESDM dan Satu Saksi Kemenhub di Kasus Nikel PT CNI
Kejagung memeriksa lima saksi terkait kasus korupsi tata kelola nikel periode 2017–2020 pada Selasa (10/11/2026). Saksi terdiri atas empat orang dari Kementerian ESDM (IMES, ABF, PR, JC) dan satu dari Kemenhub (DASW). Pemeriksaan ini bertujuan melengkapi berkas perkara. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Dirut PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) berinisial DS serta PT CNI sebagai tersangka korporasi, yang telah mengembalikan uang kerugian negara Rp401 miliar.
FAKTANASIONAL.NET - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa lima orang saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017–2020.
Pemeriksaan dilakukan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS), Selasa (10/11/2026).
Kelima saksi tersebut berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Perhubungan. Empat saksi dari Kementerian ESDM masing-masing berinisial IMES, ABF, PR, dan JC. Sementara satu saksi lainnya, DASW, berasal dari Kementerian Perhubungan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas penyidikan perkara tersebut.
“Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel selama periode 2017–2020. Dalam perkembangannya, Kejagung telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka, termasuk Direktur Utama PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) berinisial DS dan PT CNI sebagai tersangka korporasi.
Kejagung sebelumnya juga menyampaikan PT CNI telah mengembalikan uang sebesar Rp401 miliar berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pemeriksaan terhadap saksi dari sejumlah kementerian ini menjadi bagian dari upaya penyidik mendalami perkara dan memperkuat pembuktian. Namun, Kejagung belum merinci materi pemeriksaan maupun peran masing-masing saksi dalam perkara tersebut.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
Berita Terkait
