KPK Periksa Sejumlah Kakantah Terkait Kasus Suap ATR/BPN

FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 12 saksi dalam kasus suap dan gratifikasi di Kementerian ATR/BPN. Pemeriksaan ini dijadwalkan pada Rabu, 11 November 2026. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan informasi ini kepada para wartawan. Ia menjelaskan bahwa lokasi pemeriksaan dibagi menjadi dua tempat berbeda.

Pemeriksaan pertama dilangsungkan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Sejumlah pejabat daerah turut dipanggil dalam agenda tersebut. Mereka adalah Herman Hidayat selaku Kakantah Kabupaten Pasuruan dan Wawas Setiawan sebagai Kakantah Kabupaten Jombang. Selain itu, hadir pula Suwono Budi Hartono yang menjabat Kakantah Kabupaten Lamongan serta Nganjuk periode 2024–2026.

Daftar saksi di Jawa Timur berlanjut dengan pemanggilan Suamrlin selaku Kakantah Kabupaten Bojonegoro. Suharno dari Kakantah Kabupaten Blitar juga turut dipanggil penyidik. Rully Handayani sebagai Kakantah Kabupaten Madiun ikut diperiksa. Serta Adolf Severlianus Puahadi selaku Kakantah Banyuwangi dan Madiun periode April 2024–April 2026. Terakhir, Muhammad Arifin Siregar selaku Kakantah Kabupaten Bangkalan turut hadir.

Sementara itu, sisa saksi lainnya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Mereka yang dipanggil meliputi Hercules Rosario Marshal dari unsur swasta. Perri Dwi Cahyono selaku sopir Kakantah Kabupaten Bogor I juga dimintai keterangan. Nama Wilson Tambunan selaku Asisten Kantah Kabupaten Bogor I turut masuk daftar. Serta Tredi Wibikasa yang menjabat Legal PT Summarecon Agung Tbk.

Kasus rasuah ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 14 September 2026. Tim penindakan KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek. Penyidik menyita barang bukti elektronik dan uang tunai senilai Rp106,3 miliar. Sebagian besar uang ditemukan di rumah Arif dalam koper merah. Rinciannya mencakup Rp31,86 miliar, 2,6 juta dolar AS, hingga mata uang asing lainnya.

KPK menetapkan delapan tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah Lampri selaku Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN dan Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantah Kabupaten Bogor I. Adrianto Pitojo Adi selaku Dirut PT Summarecon Agung Tbk turut menjadi tersangka. Tersangka lain meliputi pihak swasta Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi. Seluruh tersangka telah ditahan sejak 15 September 2026.

Kasus ini berawal dari pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon di Bogor. Sempat terjadi sengketa lahan hingga berujung gugatan di PTUN Bandung. Pihak berwenang lalu melakukan mediasi dan pencabutan gugatan. KPK menduga ada permintaan fee sebesar Rp2 miliar untuk pembukaan blokir sertifikat. Suap tersebut melibatkan perantara hingga pejabat terkait di lingkungan kementerian.