Kejagung Tetapkan PT BSJ Tersangka Korupsi

FAKTANASIONAL.NET - Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengambil langkah tegas dalam penegakan hukum kasus rasuah di sektor pertambangan. Penyidik resmi menetapkan korporasi PT BSJ, yang dikelola oleh Arif Kurniawan, sebagai tersangka baru. Pengumuman resmi ini disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna. Keterangan tersebut diberikan kepada awak media di Jakarta pada hari Selasa, 10 November 2026.

Penetapan status tersangka korporasi ini didasari oleh temuan aktivitas penambangan nikel ilegal di lapangan. Perusahaan tersebut nekat melanjutkan kegiatan operasional penambangan meskipun masa berlaku izin usahanya telah kedaluwarsa. Berdasarkan catatan penyidik, izin resmi PT BSJ diketahui sudah berakhir sejak tahun 2014 silam. Kendati demikian, aktivitas pengerukan sumber daya alam tetap berjalan tanpa legalitas yang sah di wilayah tersebut.

Selain menjerat korporasi, tim penyidik terus memperluas cakupan penelusuran barang bukti di berbagai wilayah. Aparat penegak hukum telah menggeledah enam lokasi berbeda yang berkaitan erat dengan perkara rasuah ini. Lokasi penggeledahan meliputi kantor PT AMI di Kendari serta area pertambangan strategis di Konawe Utara. Penggeledahan lanjutan juga dilakukan di kantor PT KAA di Konawe Utara serta dua lokasi PT AMI dan PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.

Guna memperkuat konstruksi hukum perkara, penyidik telah memeriksa puluhan orang saksi secara maraton. Total saksi yang telah dimintai keterangan oleh tim penyidik Kejagung mencapai 38 orang. Pemeriksaan ini melibatkan berbagai pihak terkait guna menelusuri aliran dana serta pihak yang bertanggung jawab secara hukum.

Akibat perbuatan melawan hukum tersebut, korporasi PT BSJ dijerat dengan pasal berlapis. Jeratan hukum ini mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perusahaan tersebut juga dihadapkan pada ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman sanksi berat menanti korporasi yang terbukti merugikan keuangan negara dalam sektor pertambangan nikel ini.

Pihak Kejagung memastikan proses penyidikan akan terus dikembangkan secara profesional dan transparan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan korporasi di sektor sumber daya alam. Masyarakat diimbau untuk terus mengawal jalannya proses peradilan hingga tuntas.[ayu]