Kejari Indramayu Serahkan Dana Sitaan Korupsi BPR KRI ke LPS

FAKTANASIONAL.NET - Kejaksaan Negeri Indramayu kembali menyerahkan uang hasil sita lelang perkara korupsi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu. Penyerahan dana tahap kedua ini bernilai total Rp 2.786.999.831. Dana tersebut langsung diserahkan kepada pihak Lembaga Penjamin Simpanan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemulihan aset negara yang dikorupsi. Kasus hukum tersebut kini sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Direktur Group Likuidasi Bank LPS, Fajar Bawono, memberikan apresiasi tinggi. Ia memuji kerja sama yang sangat baik dari pihak Kejaksaan Negeri Indramayu. Fajar menyampaikan hal tersebut melalui keterangan tertulis pada hari Sabtu, 14 November 2026.

Fajar menjelaskan bahwa proses likuidasi masih terus berjalan lancar. LPS dan Kejari terus berkoordinasi erat menuntaskan sisa penanganan kasus. Masih ada sejumlah agunan kredit yang harus melalui proses lelang sita eksekusi.

Upaya penagihan dan lelang sejauh ini telah mengumpulkan sekitar Rp 120 miliar. Angka itu setara dengan 40 persen dari total dana klaim penjaminan. LPS sebelumnya telah menggelontorkan Rp 312 miliar untuk membayar simpanan layak nasabah BPR KRI.

LPS berkomitmen terus mengoptimalkan pemulihan aset perbankan. Ratusan agunan kredit masih menunggu proses lelang lanjutan. Hasil lelang tersebut nantinya akan dikembalikan sepenuhnya kepada pihak LPS.

Komitmen tegas ini bertujuan memulihkan kerugian dana penjaminan negara. Langkah hukum tersebut juga demi mencegah kegagalan sistemik perbankan. Selain itu, tindakan ini memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Yang terpenting, langkah ini menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.

Kepala Kejari Indramayu, Niko, menyambut baik koordinasi yang terjalin erat ini. Menurutnya, tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, penanganannya pun harus dilakukan secara luar biasa.

Niko menegaskan bahwa fokus utama penegakan hukum bukan sekadar lamanya hukuman pelaku. Hakikat terpenting dari pemberantasan korupsi adalah pemulihan kerugian keuangan negara. Para pelaku wajib mengembalikan seluruh kerugian yang telah mereka akibatkan.

Berdasarkan data situs resmi Kejati Jabar, skandal korupsi BPR KRI terjadi pada 2013 hingga 2021. Modus operandi kejahatan tersebut berupa penyaluran ratusan kredit fiktif. Terdapat pula 7 kredit melanggar aturan serta 14 kredit instruksi direksi.

Dampak buruk kasus ini sangat besar bagi kelangsungan bank. Otoritas Jasa Keuangan akhirnya mencabut izin usaha BPR KRI sejak 12 September 2023. Kasus ini kemudian dialihkan kepada LPS yang sukses menuntaskan klaim penjaminan nasabah.[ayu]