Konflik di Balik Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah: Antara "Perang Geng" Mafia Hukum dan Upaya Amputasi Politik

FAKTANASIONAL.NET — Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, terus menuai sorotan tajam.

Alih-alih dipandang sebagai penegakan hukum murni, kasus yang diwarnai drama penggeledahan vulgar oleh aparat kepolisian bersenjata lengkap ini dinilai menyimpan motif terselubung yang jauh lebih rumit.

Purnawirawan intelijen militer, Dr. Sri Raja Sacandra, secara blak-blakan menyebut peristiwa ini layaknya benturan kepentingan antarkelompok besar di lingkaran aparat hukum demi mengamankan wilayah bisnis ilegal mereka.

“Ini saya ngelihat perang antar-geng gitu loh. Perebutan lapak bisnis haram nih, ya kan,” ujar Sri Raja Sacandra dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.

Akar Konflik: Lapak Tambang Timah dan Bekingan Aparat

Menurut analisis Sri Raja Sacandra, ketegangan hebat antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dipicu oleh sepak terjang berani Febrie sewaktu menjabat Jampidsus.

Pengusutan mega korupsi tata niaga komoditas timah dinilai telah mengusik "lapak" atau bisnis ilegal yang selama ini dilindungi oleh oknum aparat tertentu tanpa modal sepeser pun.

Ia memaparkan bahwa di hampir setiap bisnis ilegal berskala raksasa—mulai dari pertambangan liar, perkebunan tanpa izin, hingga perjudian—hampir selalu ada oknum aparat penegak hukum yang berdiri sebagai pelindung (backing).

Pengusutan agresif yang dilakukan Kejaksaan di bawah kepemimpinan Febrie, termasuk penjeratan para cukong tambang besar di berbagai daerah, akhirnya memicu serangan balik yang masif dari pihak-pihak yang merasa terancam.

Baca Juga: Kejagung Janji Tangani Kasus Febrie Adriansyah secara Profesional

Misi Amputasi Karier Menuju Kursi Jaksa Agung

Lebih lanjut, Sri Raja Sacandra menguraikan bahwa operasi penggeledahan aset Febrie oleh Polri merupakan bagian dari "pesanan" faksi politik tertentu yang berafiliasi dengan sisa kekuatan rezim lama.

Tujuan taktis dari gerakan ini adalah memotong jalur karier Febrie secepat mungkin agar kehilangan wewenang besarnya di Korps Adhyaksa. Langkah ini dinilai krusial untuk menutup peluang Febrie ditunjuk sebagai Jaksa Agung baru oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Target utamanya... yang penting Febri enggak jadi Jaksa Agung. Satu itu. Kedua, Febri tergeser dari situ. Selesai sudah,” urainya.

Dualisme Loyalitas dan Kritik Kriminalisasi Masa Lalu

Meski dikenal berani, Febrie tidak luput dari catatan kritis. Sri Raja Sacandra membeberkan dualisme rekam jejak Febrie di masa lalu. Saat berada di bawah pengaruh kekuasaan Presiden ke-7 Joko Widodo, Febrie dinilai sangat loyal dan menggunakan instrumen hukum demi syahwat politik penguasa.

Kasus besar seperti Jiwasraya dan Asabri dituding sengaja ditarik ke ranah pidana mati dan penyitaan aset tak terkontrol untuk menyandera kekuatan politik tertentu, seperti Partai Golkar. Namun, peta konflik berubah ketika loyalitas Febrie terdeteksi mulai bergeser ke arah Presiden Prabowo Subianto. Pihak lawan yang panik langsung bergerak cepat meluncurkan operasi penangkapan dan kriminalisasi.

Transaksional "Take Over" Kasus dan Kebutuhan Reformasi Total

Mengenai pengalihan berkas pemeriksaan Febrie dari Kepolisian kembali ke korps Kejaksaan Agung (institusi asal Febrie), Sri Raja Sacandra mencurigai adanya kompromi transaksional tingkat tinggi di belakang layar.

Model "perselingkuhan" antar-institusi ini dikhawatirkan hanya akan mengaburkan substansi perkara demi barter menghentikan pengusutan kasus besar lainnya, seperti judi online atau kejahatan siber yang menyeret petinggi Polri.

Ia juga meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini minim informasi valid dan riil mengenai karut-marut ini karena sengaja disaring dan ditutupi oleh lingkaran dalam istana yang terafiliasi jaringan lama.

“Saya bisa pastikan Prabowo enggak tahu. Mereka enggak mau ngelapor ke Presiden. Febri juga enggak mau lapor kejahatan Kapolri, Kapolri juga (tidak lapor) karena takut saling bongkar,” jelasnya.

Sebagai rekomendasi utama untuk menyelamatkan marwah penegakan hukum di tanah air, Sri Raja Sacandra menegaskan bahwa Presiden Prabowo harus segera melakukan reformasi hukum secara total.

Langkah pertama yang mendesak adalah mengganti Jaksa Agung dengan figur bersih dan independen dari luar lingkaran internal kejaksaan guna memotong mata rantai konflik kepentingan yang sudah terlanjur mengakar secara sistemis.

Baca Juga: Ketiban Masalah Besar! Harusnya Kejaksaan Tolak Pelimpahan Berkas Kasus Febrie Adriansyah dari Polri!