Konflik Lahan RTH Kota Wisata Bogor Memanas: Warga Ancam Pidana, Jurnalis Nyaris Dipukul
Warga mendesak agar struktur bangunan yang diduga tidak mengantongi izin dibongkar.
FAKTANASIONAL.NET – Warga Cluster Coatesville, Perumahan Kota Wisata, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, menolak keberadaan gedung gazebo di area fasilitas sosial (fasos) dan ruang terbuka hijau (RTH) RW 44.
Selain itu, warga mendesak agar struktur bangunan yang dinilai menyalahi rencana awal dan diduga tidak mengantongi izin tersebut diperkecil atau dibongkar.
Kuasa hukum warga terdampak dari Lembaga Bantuan Hukum Posko Perjuangan Rakyat (LBH Pospera), Alofsen Marbun, S.H., menyatakan bahwa pembangunan perluasan gazebo tersebut telah merusak kenyamanan, estetika lingkungan, serta hak warga atas ruang terbuka yang selama ini dinikmati penghuni kawasan tersebut.
"Klien kami membeli hunian di lokasi tersebut termasuk memperhitungkan keberadaan ruang terbuka hijau dan view lingkungan. Selama ini tidak pernah ada persoalan seperti yang terjadi saat ini," ujar Alofsen dalam keterangan persnya, Sabtu, 21 November 2026.
Tebang 11 Pohon dan Bongkar Taman Bermain
Menurut LBH Pospera, proyek renovasi gazebo yang dikerjakan di bawah kepengurusan RW 44 dan panitia pembangunan dinilai berjalan tanpa persetujuan warga terdampak maupun izin instansi berwenang, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Bangunan permanen perluasan gazebo tersebut disebut telah berdiri seluas kurang lebih 480 meter persegi di atas lahan fasos.
Selain persoalan perizinan dan perubahan tata RTH, warga juga mempersoalkan pembongkaran wahana atau taman bermain anak serta penebangan 11 pohon besar yang selama ini berfungsi sebagai peneduh dan penyerap polusi.
Alofsen menilai rangkaian tindakan tersebut berpotensi melanggar sejumlah aturan hukum, di antaranya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Pasal 521, 522, dan 523) terkait perusakan barang milik orang lain atau fasilitas publik. Kemudian, UU Penataan Ruang jo. UU Cipta Kerja terkait pemanfaatan atau pengalihfungsian RTH yang tidak sesuai rencana tata ruang, serta PP Nomor 16 Tahun 2021 mengenai ketentuan bangunan gedung dan PBG.
Abaikan Kesepakatan DPRD, Tenggat 3x24 Jam
Sebelum membawa polemik ini ke ranah somasi dan tekanan hukum lanjutan, warga telah menempuh berbagai langkah. Mulai dari pengaduan melalui kanal SPAN-LAPOR pada 20 Juni 2026, surat keberatan resmi dan mosi tidak percaya pada 22 September 2026, menyurati pengelola Kota Wisata, melayangkan somasi pertama pada 12 Oktober 2026, hingga mengadu ke DPRD Kabupaten Bogor.
Menurut LBH Pospera, kedua belah pihak sempat menandatangani Nota Kesepakatan Bersama terkait penyelesaian pembangunan balai warga/gazebo RW 44 di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Bogor pada 11 November 2026.
Namun, kesepakatan tersebut dinilai tidak dijalankan sebagaimana mestinya karena pembangunan disebut tetap berlanjut.
"Ketua RW 44 dan panitia terus melanjutkan pembangunan dan mengabaikan keberatan warga serta hasil rapat dan kesepakatan di DPRD Kabupaten Bogor," kata Alofsen.
Melalui Alofsen, warga menuntut agar pembangunan dihentikan sementara hingga ada kesepakatan, bangunan yang diduga tidak berizin dibongkar atau dikembalikan ke ukuran dan tinggi semula, taman bermain anak dipulihkan, 11 pohon besar ditanam kembali, serta disampaikan permintaan maaf kepada warga terdampak.
LBH Pospera memberikan tenggat waktu 3x24 jam kepada Ketua RW 44 dan panitia renovasi gazebo untuk memenuhi tuntutan tersebut. Jika diabaikan, kuasa hukum menyatakan akan menempuh upaya hukum pidana maupun perdata.
Peliputan Rembuk Warga Diwarnai insiden Intimidasi terhadap Jurnalis
Di tengah polemik tersebut, kegiatan rembuk warga pada Sabtu, 21 November 2026, juga diwarnai dugaan intimidasi terhadap jurnalis yang tengah melakukan peliputan.
Seorang jurnalis Pikiran Rakyat Media Network (PRMN)/HALOYOUTH mengaku mengalami hardikan, upaya perebutan telepon genggam, hingga dugaan pemukulan yang berhasil ditangkis oleh korban.
Jurnalis tersebut datang bersama puluhan jurnalis lainnya yang diundang warga untuk meliput persoalan lahan dan pembangunan gazebo. Ia mengaku telah memperkenalkan diri sebagai jurnalis sebelum situasi memanas.
Salah satu orang yang disebut dalam peristiwa tersebut bernama Devi, bersama sejumlah rekannya. Dugaan intimidasi itu terjadi ketika jurnalis sedang menjalankan tugas peliputan.
Peristiwa tersebut menambah perhatian terhadap konflik di lingkungan RW 44. Sebab, selain menyangkut keberatan warga atas pembangunan fasilitas lingkungan, muncul pula persoalan mengenai keamanan dan perlindungan kerja jurnalistik.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Adapun dugaan penghalangan kerja jurnalistik perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.