Komnas HAM Lindungi Kebebasan Berekspresi Band Dongker dan Sukatani
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merespons kasus pembatalan konser dan teror digital terhadap grup musik Dongker serta Sukatani. Melalui unggahan edukasi resmi pada Jumat, 20 November 2026, lembaga negara ini menegaskan kewajiban pemerintah untuk menjamin keamanan pekerja seni. Komnas HAM juga mendesak evaluasi izin keramaian serta penindakan tegas bagi pelaku intimidasi di ruang siber maupun lapangan.
FAKTANASIONAL.NET – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara resmi menanggapi dugaan ancaman yang menimpa dua grup musik independen asal Indonesia, Dongker dan Sukatani. Sikap tegas ini disampaikan melalui materi penyuluhan hak asasi manusia yang dirilis pada Jumat, 20 November 2026.
Dalam keterangan resminya, lembaga negara tersebut menyoroti fenomena pembatalan penampilan kedua band tersebut di berbagai festival musik. Selain pembatalan panggung, para musisi juga menghadapi gelombang teror digital yang dinilai mengancam iklim demokrasi.
Komnas HAM menilai bahwa tindakan sensor dan intimidasi terhadap pelaku seni merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Karya seni, pertunjukan musik, film, sastra, hingga teater adalah media sah untuk menyampaikan pandangan sosial.
Melalui ekspresi kebudayaan, masyarakat dapat mengartikulasikan gagasan kritis serta merefleksikan realitas publik. Oleh karena itu, pemerintah maupun pihak mana pun tidak boleh melakukan pembatasan atau penyensoran secara sewenang-wenang.
"Seni dan karya kreatif bukan ancaman. Negara wajib menghormati, memenuhi, dan melindungi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi," tegas Komnas HAM dalam pernyataan tertulisnya.
Lembaga tersebut mengingatkan bahwa negara dan aparat penegak hukum memikul kewajiban mutlak untuk melindungi warga negara. Aparat harus memastikan masyarakat bebas menyampaikan pendapat dan berekspresi tanpa diliputi rasa takut.
Lebih lanjut, Komnas HAM merujuk pada Standar Norma Pengaturan (SNP) Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2021. Regulasi internal ini mengatur secara rinci mengenai jaminan atas hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.
Berdasarkan standar tersebut, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya dapat dibenarkan dalam koridor hukum yang sangat ketat. Pembatasan tidak boleh dilakukan secara subjektif, sewenang-wenang, atau sekadar merespons tekanan kelompok tertentu.
Komnas HAM juga mengacu pada Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Selain itu, rujukan hukum diperkuat oleh Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
Kovenan internasional tersebut telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Setiap pembatasan hak wajib memiliki dasar hukum jelas, tujuan sah, serta memenuhi prinsip keharusan dan proporsionalitas.
Menyikapi situasi di lapangan, Komnas HAM menekankan pentingnya jaminan keamanan dari aparat kepolisian. Pekerja seni, pelaku budaya, hingga penyelenggara acara berhak mendapatkan perlindungan penuh saat menggelar kegiatan.
Perlindungan ini mencakup pencegahan terhadap potensi intimidasi, gangguan keamanan, maupun tekanan dari pihak luar. Tanpa rasa aman, ruang kreatif bagi seniman akan semakin menyempit dan menghambat perkembangan kebudayaan nasional.
Selain aspek keamanan, Komnas HAM mendesak pemerintah untuk mengevaluasi mekanisme penerbitan perizinan keramaian. Izin keramaian tidak boleh disalahgunakan sebagai alat untuk membatalkan penampilan musisi di atas panggung.
Regulasi perizinan juga haram dijadikan instrumen untuk menyensor konten atau substansi dari sebuah karya seni. Pemerintah perlu memastikan prosedur administrasi berjalan objektif dan transparan bagi seluruh penyelenggara acara.
Komnas HAM pun meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku intimidasi. Penindakan harus menyasar pelaku teror di ruang siber maupun intimidasi fisik di lapangan oleh pihak non-negara.
"Hentikan keberulangan pembungkaman pada karya seni dan jamin kebebasan berpendapat dan berekspresi," seru Komnas HAM menutup penjelasannya.
Seruan ini menjadi pengingat keras bagi seluruh pemangku kepentingan agar menjaga ruang demokrasi tetap sehat. Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang harus dijaga bersama demi kemajuan bangsa.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.