Motor Listrik MBG Belum Selesai, Kini Ratusan Truk Kopdes Menumpuk di Rorotan
Armada itu dilaporkan telah berada di lokasi sekitar sepekan untuk menunggu pengiriman.
FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah kembali memperlihatkan kecenderungan mempercepat pengadaan kendaraan sebelum kesiapan penggunaannya tergambar secara jelas.
Setelah pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) terseret perkara dugaan korupsi, kini ratusan pikap dan truk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) terlihat berjajar di kawasan Rorotan, Jakarta Utara.
Pemandangan tersebut memperlihatkan persoalan yang sama-sama mengkhawatirkan, yakni belanja kendaraan dalam jumlah besar belum diikuti keterbukaan mengenai penyaluran dan kesiapan penerimanya.
Foto udara pada 17 November 2026 memperlihatkan ratusan kendaraan terparkir di kawasan Nusa Kirana, Rorotan. Armada itu dilaporkan telah berada di lokasi sekitar sepekan untuk menunggu pengiriman.
Namun, belum tersedia informasi terbuka yang merinci koperasi penerima, jumlah kendaraan untuk setiap koperasi, serta jadwal penyalurannya.
Keberadaan kendaraan di tempat penampungan sementara sebenarnya merupakan bagian yang wajar dari proses distribusi.
Persoalan muncul ketika pemerintah begitu cepat mengumumkan jumlah pengadaan, tetapi masyarakat masih kesulitan mengetahui ke mana kendaraan tersebut akan disalurkan dan kapan mulai digunakan.
Pengalaman pengadaan motor listrik MBG semestinya menjadi peringatan. Pada April 2026, Badan Gizi Nasional menyampaikan realisasi pengadaan sebanyak 21.801 unit meskipun kendaraan belum resmi dibagikan.
Namun, pada Oktober 2026, Kejaksaan Agung mengungkap dugaan ketidaksesuaian antara realisasi pengadaan dan dokumen penyelesaian pekerjaan.
Menurut keterangan penyidik yang disampaikan Kejaksaan Agung, sekitar akhir Maret baru 2.117 unit motor listrik terealisasi, sementara dokumen diduga menggambarkan sekitar 21.800 unit telah selesai. Perbedaan tersebut menjadi bagian dari perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Kasus itu memperlihatkan betapa berbahayanya apabila keberhasilan program pemerintah lebih cepat dinyatakan melalui angka pengadaan dibandingkan kenyataan yang diterima masyarakat.
Kendaraan bisa tercatat sebagai bagian dari realisasi belanja, sementara manfaatnya belum sampai kepada pihak yang membutuhkan.
Kini pengadaan kendaraan Kopdes Merah Putih berlangsung dalam skala yang jauh lebih besar. Dua produsen kendaraan asal India telah mengumumkan pesanan dengan jumlah keseluruhan mencapai 105.000 unit pikap dan truk. Indonesia Corruption Watch menyebut nilai paket pengadaan tersebut sekitar Rp24,66 triliun.
Besarnya nilai pengadaan itu kontras dengan perkembangan operasional koperasi di lapangan. Dalam salah satu pembaruan pemerintah, baru 10.070 dari 28.787 koperasi yang dilaporkan telah beroperasi.
Artinya, pada saat pengadaan kendaraan diumumkan secara besar-besaran, sebagian koperasi masih berada dalam proses persiapan kegiatan usaha.
PT Agrinas Pangan Nusantara juga pernah menyampaikan bahwa sejumlah koperasi masih menunggu kendaraan dan perlengkapan usaha. Kondisi tersebut menghadirkan ironi dalam pelaksanaan program yang ditujukan untuk memperkuat perekonomian desa.
Di sejumlah daerah, koperasi menunggu kendaraan untuk menjalankan usaha. Sementara itu, di Rorotan, ratusan kendaraan menunggu diberangkatkan.
Pemerintah belum memperlihatkan secara terbuka bagaimana kebutuhan koperasi yang telah siap beroperasi dipertemukan dengan kendaraan yang sudah tersedia.
Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pengadaan barang bergerak lebih cepat daripada pembangunan kegiatan ekonomi yang akan menggunakan barang tersebut. Kendaraan telah dipesan, sementara kesiapan sebagian koperasi masih terus dikejar.
Apabila koperasi penerima belum memiliki kegiatan usaha, gudang, pengelola, atau jaringan distribusi yang memadai, kedatangan kendaraan belum tentu segera menghasilkan manfaat ekonomi.
Armada yang semula dimaksudkan memperlancar perdagangan desa justru berpotensi menjadi aset yang menganggur.
Risikonya bertambah karena kendaraan membutuhkan biaya pemeliharaan, penyimpanan, pengamanan, serta pengoperasian. Semakin lama kendaraan belum dimanfaatkan, semakin panjang jarak antara pengeluaran pemerintah dan manfaat yang diterima masyarakat.
Persoalan lain terletak pada pembiayaan program. Skema pembiayaan pembangunan gerai, gudang, dan kelengkapan Kopdes membuka kemungkinan pembayaran kewajiban melalui Dana Desa atau transfer ke daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Skema tersebut menempatkan kesiapan operasional koperasi sebagai persoalan yang semakin penting.
Apabila kewajiban pembayaran mulai berjalan sebelum aset menghasilkan manfaat, desa dapat menghadapi tekanan pembiayaan tanpa memperoleh tambahan pendapatan yang sepadan.
Pemerintah harus memastikan bahwa kepentingan desa menjadi dasar pelaksanaan program, bukan hanya kepastian pesanan bagi pemasok kendaraan.
Jangan sampai industri memperoleh kepastian penjualan bernilai triliunan rupiah, sedangkan koperasi yang menjadi tujuan program justru masih berjuang membangun kegiatan usahanya.
Pengadaan dalam jumlah besar juga menuntut ketepatan dalam menentukan kebutuhan setiap koperasi. Tidak semua desa memiliki karakter ekonomi, kondisi jalan, volume perdagangan, dan kemampuan pengelolaan yang sama.
Pembagian kendaraan yang mengabaikan perbedaan tersebut berisiko menghasilkan armada yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya.
Lebih jauh, keberadaan ratusan kendaraan di Rorotan seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk membuka perkembangan penyaluran secara terperinci.
Informasi mengenai koperasi penerima, jumlah unit, kesiapan operasional, dan waktu distribusi akan memperlihatkan apakah pengadaan tersebut benar-benar mengikuti kebutuhan desa.
Tanpa keterbukaan itu, masyarakat hanya disuguhi dua pemandangan yang bertolak belakang. Di satu sisi, pemerintah mengumumkan pengadaan kendaraan dalam jumlah fantastis. Di sisi lain, kendaraan terlihat berbaris di tempat penampungan sementara, sementara banyak koperasi belum sepenuhnya beroperasi.
Pengadaan motor listrik MBG dan kendaraan Kopdes memang merupakan dua program berbeda. Perkara dugaan korupsi dalam pengadaan motor listrik juga tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan dalam pengadaan kendaraan Kopdes.
Namun, pengalaman tersebut menunjukkan risiko yang patut diwaspadai ketika pencapaian belanja lebih menonjol daripada kesiapan pemanfaatannya.
Pemerintah semestinya telah memahami bahwa membeli kendaraan adalah pekerjaan yang jauh lebih mudah dibandingkan memastikan kendaraan tersebut menghasilkan manfaat ekonomi.
Pesanan bisa diselesaikan melalui kontrak, tetapi kegiatan usaha desa membutuhkan pengelola, pelanggan, jaringan perdagangan, dan kemampuan menghasilkan pendapatan.
Keberhasilan Kopdes Merah Putih akan ditentukan oleh seberapa besar koperasi mampu meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, bukan seberapa banyak kendaraan yang berhasil dibeli pemerintah.
Setelah pengadaan motor listrik MBG menjadi perkara hukum, pemerintah seharusnya lebih berhati-hati mengelola pengadaan kendaraan dalam jumlah besar. Jangan sampai kesalahan serupa kembali terulang dalam skala yang jauh lebih mahal.
Negara bisa menghabiskan puluhan triliun rupiah untuk membeli armada dalam waktu singkat. Namun, jika koperasi belum siap menjalankan usaha, yang bergerak cepat hanyalah belanja pemerintah. Kendaraannya menunggu di tempat parkir, sementara masyarakat desa tetap menunggu manfaat yang dijanjikan.
Oleh: HAMDI PUTRA (Forum Sipil Bersuara/FORSIBER)
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.