Silfester Matutina Hadiri Peresmian Restoran di Bandung
Politisi PDIP M Guntur Romli mengkritik kejaksaan setelah buronan kasus fitnah, Silfester Matutina, bebas menghadiri peresmian restoran di Bandung bersama Wamenaker Afriansyah Noor tanpa eksekusi putusan MA.
FAKTANASIONAL.NET - Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, kembali menjadi sorotan publik. Ia kedapatan hadir secara terbuka di Bandung pada Senin, 16 November 2026.
Silfester terlihat menghadiri acara peresmian restoran "Neng Geulis". Ia tampak santai di lokasi bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor.
Kehadiran tersebut langsung memicu kritik keras dari politisi PDI Perjuangan, M Guntur Romli. Melalui akun Instagram pribadinya, Guntur menyoroti status hukum Silfester yang masih buron.
Guntur menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 telah berkekuatan hukum tetap sejak Mei 2019. Putusan itu menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada Silfester.
Hukuman tersebut diberikan karena ia terbukti melakukan tindak pidana fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berorasi pada tahun 2017 silam.
Namun, sudah tujuh tahun berlalu sejak putusan kasasi dikeluarkan, eksekusi terhadap terpidana tersebut tak kunjung berjalan. Guntur menilai alasan kejaksaan yang mengaku kesulitan mencari Silfester sangat tidak masuk akal.
"Kejaksaan berdalih tak tahu keberadaannya. Dalih itu kini terdengar seperti lelucon. Karena sosok yang tak bisa ditemukan itu justru nongol santai di peresmian restoran milik anaknya di Bandung," ujar Guntur dalam keterangannya.
Ia menilai kemunculan terbuka tersebut seharusnya menjadi petunjuk penting bagi aparat penegak hukum. Rekaman video acara itu memperlihatkan Silfester beraktivitas bebas di tengah keramaian.
Selain itu, catatan hukum menunjukkan bahwa Silfester sempat mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Agustus 2025. Kendati demikian, majelis hakim menyatakan permohonan PK tersebut gugur.
Kritik tajam dari Guntur Romli ini kembali membuka perdebatan publik mengenai profesionalisme penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat mendesak agar kejaksaan segera mengeksekusi putusan pengadilan tanpa pandang bulu demi menjaga keadilan hukum yang tegas.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.