PT MMS Tempuh Kasasi Terkait Sengketa Plaza Klaten
Perseteruan hukum pengelolaan Plaza Klaten antara PT Matahari Makmur Sejahtera dan mantan Bupati Klaten Sri Mulyani semakin meruncing. Pembatalan kontrak sewa oleh Pengadilan Tinggi Semarang memicu tudingan praktik mafia peradilan dari kuasa hukum perusahaan. Kini, pihak pengelola resmi menyiapkan langkah kasasi ke Mahkamah Agung demi memperjuangkan kepastian investasi dan keadilan hukum.
FAKTANASIONAL.NET - Perseteruan hukum terkait hak pengelolaan Plaza Klaten di Jawa Tengah kini memasuki babak baru yang semakin memanas. Konflik ini melibatkan pihak swasta, PT Matahari Makmur Sejahtera, melawan mantan Bupati Klaten, Sri Mulyani. Pihak perusahaan menduga kuat adanya praktik mafia peradilan di balik putusan pembatalan kontrak kerja sama mereka.
Perjanjian sewa-menyewa kawasan pusat perbelanjaan tersebut sebenarnya sudah disepakati secara resmi pada 11 Januari 2023. Namun, Pengadilan Tinggi Semarang justru mengeluarkan putusan yang membatalkan keabsahan kontrak kerja sama itu. Langkah hukum pengadilan dinilai sangat merugikan perusahaan karena mereka sudah menanamkan modal investasi yang sangat besar. Terlebih lagi, pihak penyewa merasa tidak pernah melakukan pelanggaran atau wanprestasi selama masa pengelolaan berlangsung.
Awal mula ketegangan terjadi saat hak pengelolaan lahan parkir milik perusahaan diambil alih secara sepihak. Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan pengambilalihan melalui Surat Pemberitahuan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tertanggal 27 November 2025. Merasa haknya dirampas, PT Matahari Makmur Sejahtera langsung melayangkan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Klaten. Sayangnya, majelis hakim setempat menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara sengketa tersebut. Situasi semakin pelik ketika Pengadilan Tinggi Semarang justru membatalkan keseluruhan perjanjian sewa di tingkat banding.
Kuasa Hukum PT Matahari Makmur Sejahtera, OC Kaligis, melontarkan kritik keras terhadap kejanggalan putusan tersebut pada Senin, 16 November 2026. Ia mempertanyakan nasib dana sewa yang telah disetorkan kliennya kepada pihak pemerintah daerah.
"PT MMS yang terlibat dalam perjanjian tersebut menyampaikan keberatannya. Saya sebut ini mafia peradilan. Dan kenapa ini dibatalkan? Kalau dibatalkan, semua uang sewa yang sudah dibayarkan kepada Bupati, mau dikembalikan ke mana?" tegas OC Kaligis kepada awak media.
Lebih lanjut, pengacara senior ini memaparkan kronologi pembuatan kontrak oleh Sri Mulyani saat masih menjabat sebagai Bupati Klaten. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai perjanjian cacat prosedur karena tidak melalui proses lelang terbuka. Selain itu, hakim juga menyoroti ketiadaan penetapan harga melalui tim penilai atau appraisal.
OC Kaligis segera membantah anggapan cacat prosedur yang dijadikan dasar pembatalan kontrak oleh pengadilan. Ia menjelaskan bahwa proses lelang sebenarnya sudah pernah diusulkan, tetapi sama sekali tidak ada peserta yang mendaftar. Sementara itu, opsi harga appraisal sengaja tidak digunakan karena tidak menghitung nilai investasi fisik bangunan. Penilaian tersebut juga dianggap tidak mempertimbangkan situasi sulit akibat pandemi Covid-19 saat kesepakatan dibuat.
Selama memegang kendali pengelolaan, perusahaan telah mengeluarkan biaya tambahan yang sangat besar untuk membenahi fasilitas umum. Mereka merenovasi lantai gedung, memperbaiki toilet umum, serta memasang fasilitas lift dan eskalator baru. Upaya revitalisasi ini berhasil menarik minat berbagai penyewa merek ternama tingkat nasional maupun internasional untuk bergabung.
Dampak positif dari penataan kawasan tersebut terlihat jelas pada lonjakan pendapatan daerah secara signifikan. Pemasukan kawasan yang semula hanya Rp600 juta per tahun melonjak tajam menjadi lebih dari Rp3 miliar pada tahun pertama. Bahkan, kerja sama berdurasi 20 tahun ini menyimpan potensi penghasilan bagi negara hingga mencapai Rp200 miliar.
Menyikapi putusan tingkat banding yang merugikan, tim kuasa hukum kini tengah menyusun memori kasasi menuju Mahkamah Agung. Mereka sangat berharap lembaga peradilan tertinggi dapat memutus perkara secara objektif tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.
"Perkara ini dipantau masyarakat luas karena menyangkut kepercayaan terhadap kepastian hukum dan keadilan di Indonesia," pungkas OC Kaligis menutup keterangannya.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.