KPK Periksa Direktur Anak Usaha Intiland Development
Tim penyidik KPK memanggil Direktur PT Inti Gria Pramudya, Archied Noto Pradono, sebagai saksi pada Rabu, 18 November 2026. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
FAKTANASIONALE.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tim penyidik kini memanggil petinggi dari anak usaha PT Intiland Development Tbk untuk dimintai keterangan. Pemanggilan ini menjadi langkah lanjutan dalam mengusut tuntas perkara di bawah naungan Kementerian Keuangan tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya agenda pemeriksaan terhadap saksi dari pihak swasta tersebut. Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Archied Noto Pradono selaku Direktur PT Inti Gria Pramudya pada Rabu, 18 November 2026. Perusahaan yang dipimpin oleh saksi merupakan anak usaha dari PT Intiland Development Tbk.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Budi kepada awak media pada Rabu siang, 18 November 2026. Penjelasan resmi tersebut memastikan bahwa proses permintaan keterangan berlangsung di markas lembaga antirasuah di Jakarta.
Pengusutan kasus ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Operasi senyap tersebut sebelumnya berhasil membongkar praktik rasuah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Dalam perkara pokoknya, lembaga antirasuah membagi fokus penyidikan ke dalam dua kluster utama. Kluster pertama berkaitan erat dengan dugaan tindak pidana suap pada proses importasi barang. Sementara itu, kluster kedua mengusut dugaan gratifikasi yang bersumber dari layanan kepabeanan maupun cukai.
Sebelum memeriksa Archied, penyidik KPK telah menjerat sejumlah pejabat di lingkungan Bea dan Cukai sebagai tersangka. Salah satunya adalah Gatot Heroe Hernanda yang menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat P2 DJBC. Gatot resmi ditahan penyidik pada 26 Agustus 2026 terkait perkara kepabeanan periode 2025 hingga 2026.
Berdasarkan konstruksi perkara, Gatot diduga menerima aliran dana sebesar Rp3,25 miliar dari pihak swasta. Uang tersebut merupakan bagian dari total setoran Rp61,9 miliar yang diberikan oleh pemilik Blueray Cargo, John Field. Penyerahan uang kepada sejumlah oknum Bea dan Cukai itu berlangsung sejak Juli 2025 hingga Januari 2026.
Selain Gatot, penyidik juga menetapkan mantan pejabat DJBC lainnya sebagai tersangka pada September 2026. Sosok tersebut adalah Ahmad Dedi alias Dedi Congor yang terseret dalam pusaran aliran dana serupa. Ia diduga menerima uang dari John Field senilai Rp30 miliar melalui perantara ajudannya yang bernama Alex.
Pengembangan kasus ini tidak berhenti pada dua tersangka tersebut dan terus meluas ke sektor cukai. Pada Oktober 2026, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) umum baru terkait cukai PT Djarum. Penerbitan Sprindik umum ini dilakukan karena tim penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti permulaan. Penyidik juga tengah mendalami peran dari berbagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara cukai tersebut.
Sebagai bagian dari upaya pengumpulan bukti, KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi strategis. Tim penyidik menyasar kantor Bea Cukai Kudus serta kantor pusat PT Djarum yang berlokasi di Kudus. Selain itu, penyidik turut menggeledah enam perusahaan lain yang diduga terafiliasi dengan perusahaan rokok tersebut.
Langkah penggeledahan juga diperluas hingga ke Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah. Dari seluruh rangkaian upaya paksa tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik. Penyidik juga menyita sejumlah uang tunai dari kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.