KPK Jelaskan Aturan Benturan Kepentingan Terkait Raffi Ahmad
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa potensi benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa masuk dalam materi pendampingan pencegahan korupsi. Pernyataan pada Rabu, 18 November 2026 ini merespons pengakuan Raffi Ahmad soal konsultasinya dengan KPK, menyusul temuan ICW terkait proyek jasa influencer senilai Rp14,6 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan terkait potensi benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Persoalan tersebut ditegaskan menjadi salah satu materi utama dalam sesi konsultasi dan pendampingan pencegahan korupsi.
Penjelasan resmi ini disampaikan guna merespons pengakuan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Sebelumnya, Raffi mengaku sempat berkonsultasi dengan KPK pada tahun 2024 lalu. Konsultasi itu berkaitan dengan status gandanya sebagai pejabat publik sekaligus pesohor atau pemengaruh (influencer).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaga antirasuah selalu membuka pintu bagi siapa saja. Masyarakat maupun pejabat negara dipersilakan untuk berkonsultasi atau meminta pendampingan terkait upaya pencegahan korupsi.
"KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi, untuk kemudian melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas ataupun yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan korupsi," ujar Budi kepada wartawan pada Rabu, 18 November 2026.
Budi memaparkan bahwa forum konsultasi dan pendampingan tersebut memiliki tujuan strategis bagi penyelenggara negara. Melalui mekanisme ini, KPK akan mengeluarkan sejumlah rekomendasi pencegahan. Langkah tersebut diambil agar potensi tindak pidana korupsi dengan berbagai modus operandi dapat dimitigasi sejak dini.
"Karena memang pada ranah pencegahan itu kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi ya dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah, bisa kita mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan," jelas Budi.
Lebih lanjut, Budi menambahkan bahwa ruang lingkup pendampingan pencegahan juga menyentuh aspek pengadaan proyek pemerintah. Hal ini mencakup pembahasan mengenai dugaan maupun potensi munculnya konflik kepentingan di lapangan.
"Termasuk berlanjut soal isu dugaan atau potensi adanya benturan kepentingan dalam suatu pengadaan barang dan jasa," pungkas Budi menutup keterangannya.
Polemik ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis temuan investigasi terbaru mereka. ICW mengungkap adanya delapan paket pengadaan jasa influencer yang dikerjakan oleh PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan tersebut diketahui memiliki afiliasi langsung dengan sosok Raffi Ahmad.
Berdasarkan data ICW, delapan paket proyek dari dua kementerian berbeda itu memiliki nilai kontrak yang fantastis. Total anggaran dari keseluruhan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002.
Data tersebut diperoleh ICW melalui penelusuran realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023 hingga 2026. Semua informasi kontrak diakses secara terbuka lewat portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dari delapan paket yang ditemukan, lima di antaranya berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Proyek pada tahun 2024 tersebut menelan anggaran sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara itu, tiga paket proyek lainnya bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengadaan yang berlangsung pada periode 2025 hingga 2026 ini tercatat memiliki nilai sekitar Rp10,8 miliar.
ICW memberikan sorotan tajam terhadap pelaksanaan proyek-proyek kehumasan tersebut. Mereka menilai pengadaan ini berpotensi memicu berbagai persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan. Sorotan meliputi aspek transparansi, persaingan usaha yang sehat, hingga efektivitas penggunaan jasa pemengaruh.
Selain itu, dugaan adanya benturan kepentingan menjadi perhatian utama publik. Hal ini disebabkan oleh posisi Raffi Ahmad yang kini mengemban amanah resmi di lingkaran pemerintahan sebagai Utusan Khusus Presiden.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.