Fakta Nasional

KPK Usut Aliran Dana BNPB ke Suharyanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri dugaan aliran uang kasus korupsi Dana Siap Pakai (DSP) BNPB. Penyelidikan pada Rabu, 18 November 2026 ini turut mendalami kemungkinan keterlibatan eks Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto setelah pemeriksaan bersama Puspom TNI.

Penulis: argenteaayu Wednesday, 18 November 2026 📖 3 menit
KPK Usut Aliran Dana BNPB ke Suharyanto

FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami perkara dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) di BNPB. Penyidik saat ini fokus menelusuri ke mana saja aliran uang haram tersebut bermuara. Salah satu fokus utama penyelidikan adalah kemungkinan aliran dana kepada mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik masih menguji keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara ini. Aparat penegak hukum ingin memastikan apakah aliran uang hanya berhenti pada tersangka tertentu atau meluas.

"Semuanya kami terus dalami termasuk dugaan aliran uang apakah berhenti pada tersangka BMS selaku kerabat dari SHY selaku eks Kepala BNPB," kata Budi kepada wartawan pada Rabu, 18 November 2026. Budi menyinggung inisial BMS sebagai kerabat dekat dari eks Kepala BNPB dengan inisial SHY.

Selain itu, penyidik juga menyelidiki peran dari orang kepercayaan hingga staf khusus yang menjabat saat itu. KPK turut mendalami apakah dana tersebut dikelola untuk membiayai operasional pihak tertentu di lingkungan BNPB.

"Kami masih terus dalam soal itu termasuk soal konstruksi perkara ini," ujar Budi menegaskan komitmen lembaganya. Penelusuran konstruksi hukum terus berjalan untuk merangkai peran setiap pihak yang terlibat.

Terkait proses pemeriksaan terhadap unsur militer, KPK telah membangun koordinasi intensif dengan pihak TNI. KPK sudah menyerahkan rincian konstruksi perkara kepada TNI agar ditindaklanjuti sesuai kewenangan institusi militer.

Bentuk konkret koordinasi tersebut terbukti dari agenda pemeriksaan terhadap Suharyanto beberapa waktu lalu. Tim penyidik KPK bekerja sama langsung dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI untuk meminta keterangan.

"Dalam perkembangannya KPK juga intens berkoordinasi dengan TNI termasuk salah satunya melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik bersama Puspom pekan lalu," terang Budi. Pemeriksaan tersebut berlangsung pada Kamis pekan lalu, tepatnya tanggal 12 November 2026. Budi menyebut proses pemeriksaan berjalan lancar dan seluruh keterangan penting berhasil dikantongi penyidik.

Perkara rasuah ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Jakarta. Operasi senyap tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, 13 Oktober 2026, dengan mengamankan 15 orang terperiksa. Setelah melakukan gelar perkara, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka resmi.

Kelima tersangka tersebut terdiri dari unsur pejabat internal BNPB serta dari pihak swasta. Mereka adalah Bima Setiawan selaku tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB. Tersangka berikutnya adalah Richard Erlangga yang juga berposisi sebagai tenaga ahli Kepala BNPB saat itu.

Tersangka ketiga yakni Gabriel Purwaka Sigit yang menjabat Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB. Gabriel sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut. Dua tersangka terakhir berasal dari pihak swasta, yaitu Syifa Nrika Ghifarian dan Gery Prasetiawan.

KPK membagi konstruksi perkara ini ke dalam dua klaster utama kejahatan. Klaster pertama berkaitan dengan adanya konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. KPK menduga sejumlah mitra kerja BNPB memiliki hubungan afiliasi langsung dengan tersangka Bima Setiawan.

Praktik penunjukan langsung penyedia barang tersebut berlangsung sepanjang tahun 2024 hingga 2026. Nilai keseluruhan dari proyek yang terindikasi bermasalah ini mencapai sekitar Rp148 miliar.

Klaster kedua menyoroti adanya praktik suap dalam memuluskan proses lelang di lingkungan BNPB. Tersangka Richard Erlangga diduga meminta sejumlah fee kepada rekanan swasta. Permintaan tersebut diajukan agar para vendor bisa memenangkan paket pengadaan BNPB pada tahun 2026.

Salah satu perusahaan swasta yang dikabarkan menyanggupi permintaan tersebut adalah PT Trans Lintas Selaras. Direktur perusahaan tersebut, yaitu Gery Prasetiawan, diduga menyerahkan uang suap kepada Richard.

Sepanjang periode Januari hingga September 2026, Richard diduga menerima uang pelicin lewat perantara. Total uang suap yang diterima Richard dari Gery Prasetiawan tercatat mencapai Rp2,38 miliar.

Dalam kurun waktu yang sama, Gery juga mengalirkan dana pelicin kepada pejabat pembuat kebijakan. Gabriel Purwaka Sigit diduga menerima aliran uang suap sebesar Rp140 juta dari pihak yang sama.[ayu]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK