Fakta Nasional

KPK Periksa Belasan Camat Terkait Korupsi Bupati Klaten

Tim penyidik KPK memeriksa 18 camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai saksi pada Rabu, 18 November 2026. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo, terkait lima klaster praktik rasuah.

Penulis: argenteaayu Wednesday, 18 November 2026 📖 3 menit
KPK Periksa Belasan Camat Terkait Korupsi Bupati Klaten

FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten. Tim penyidik kini menjadwalkan pemeriksaan terhadap belasan camat untuk menggali keterangan lebih lanjut. Langkah ini diambil guna mendalami perkara yang menjerat Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi pemanggilan para pejabat kewilayahan tersebut kepada awak media. Sebanyak 18 camat dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Rabu, 18 November 2026. Proses permintaan keterangan ini dipusatkan di luar gedung KPK.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPPN Surakarta," ungkap Budi kepada wartawan pada Rabu siang, 18 November 2026. Penjelasan singkat ini menegaskan fokus penyidik dalam mengumpulkan bukti tambahan di wilayah Jawa Tengah.

Daftar saksi yang diperiksa mencakup pimpinan wilayah dari berbagai kecamatan di Kabupaten Klaten. Mereka adalah Camat Klaten Selatan Anna Fajria Hidayati, Camat Klaten Utara Supardiyono, dan Plt Camat Wedi Sutopo. Selain itu, hadir pula Camat Kebonarum I Nyoman Gunadika serta Camat Jogonalan Tri Suryantoro.

Penyidik turut memeriksa Camat Kalikotes Sulistya Setiawan, Camat Gantiwarno Heru Wijoyo, dan Camat Prambanan Amalia Rahmawati. Pemanggilan yang sama berlaku bagi Camat Ngawen Poniran, Camat Manisrenggo Rasidi, serta Camat Kemalang Sumarsih Kuncoro.

Saksi lainnya yang turut hadir meliputi Camat Karangnongko Erni Kusumawati dan Camat Jatinom Agus Sunyata. Daftar tersebut dilengkapi oleh Camat Tulung Hendri Pamukas, Camat Karanganom Joko Handoyo HS, serta Camat Delanggu Yoenanto Sinung Noegroho. Dua nama terakhir adalah Camat Wonosari Sri Wahyuningsih dan Camat Ceper Aris Munandar.

Pengusutan perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada Kamis, 15 Oktober 2026. Operasi senyap tersebut dilakukan secara serentak di tiga lokasi, yakni Klaten, Surakarta, dan Jakarta. Tim penindakan berhasil mengamankan 23 orang beserta barang bukti uang tunai sekitar Rp1,2 miliar.

Dari hasil pemeriksaan intensif pasca-OTT, KPK kemudian menetapkan tiga orang sebagai tersangka utama. Mereka adalah Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah. Tersangka ketiga berasal dari unsur swasta, yakni Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT Madani Winasis Creative (MWC).

Dalam konstruksi perkaranya, lembaga antirasuah berhasil membongkar lima klaster praktik korupsi di Pemkab Klaten. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan suap kesepakatan sebesar Rp400 juta. Uang tersebut ditujukan untuk menghapus temuan kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp5 miliar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2025.

Klaster kedua menyoroti penerimaan fee proyek pengadaan barang dan jasa oleh Hamenang dari para kontraktor. Nilai penerimaan dalam klaster ini mencapai lebih dari Rp2 miliar. Dana tersebut diduga digunakan tersangka untuk melunasi utang Pilkada serta membiayai kebutuhan operasional pribadi.

Selanjutnya, klaster ketiga berfokus pada dugaan penerimaan dana sebesar Rp245 juta dari paguyuban tambang galian C. Uang itu diduga mengalir melalui adik bupati yang bernama Hanaku Agni Sadewo. Penyidik juga menemukan aliran dana rutin dari pengusaha tambang kepada LSM Lindu Aji mencapai Rp2 miliar setiap bulan. Penanganan temuan aliran dana LSM ini telah dikoordinasikan bersama Bareskrim Mabes Polri.

Klaster keempat mengungkap adanya praktik setoran rutin dari sejumlah instansi daerah sejak tahun 2025 hingga 2026. Dana yang terkumpul mencapai nilai minimal Rp1,8 miliar dari berbagai BLUD, BUMD, dan OPD. Sumber setoran tersebut antara lain berasal dari PDAM, PT Aneka Usaha Perseroda, BPR Klaten, serta RSUD Bagas Waras.

Sementara itu, klaster kelima berkaitan dengan pemotongan hak keuangan para pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Penyidik menemukan adanya pemotongan upah pungut (UP) pegawai BPKPAD pada periode 2025 hingga 2026. Total dana yang dipotong dari para pegawai tersebut ditaksir mencapai sekurang-kurangnya Rp280 juta.[ayu]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK