Tegaskan di Luar Pemerintahan, Megawati Ingatkan Kebebasan Berbicara Dijamin Konstitusi
Megawati: tak mungkin semua warga negara akan ditangkapi hanya karena berbicara.
FAKTANASIONAL.NET – Ketua Umum PDI Perjuangan Prof.Dr. Megawati Soekarnoputri menyatakan tidak mau masuk ke dalam pemerintahan.
"Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja," kata Megawati.
"Keyakinan itu bersumber dari Pancasila makanya kalian harus benar hidup di sini dengan Pancasila. Falsafah bangsa ini hanya bisa dipahami kalau kita mau membaca memahami konteks kelahirannya dan mengerti bagaimana praktiknya dalam kehidupan berbangsa bernegara," tambah Megawati.
Pernyataan itu disampaikan setelah ia lebih dulu mengkritik aparat hukum dan menilai publik kini tak berani bersuara. Megawati bahkan menyatakan menggugat jalannya pemerintahan sebelum menutup orasinya dengan penolakan tersebut.
Megawati menilai banyak orang kini takut bersikap tanpa perintah. "Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus," ujarnya.
Ia membandingkannya dengan hak setiap warga negara untuk bersuara yang, menurutnya, sudah dijamin konstitusi. "Ndak ada yang berani sekarang semuanya begini," kata Megawati.
Kritik Megawati mengarah ke institusi penegak hukum. Ia mempertanyakan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepada kepolisian, ia bicara lebih keras.
Megawati juga menyinggung soal kejahatan penyadapan. Ia mengingatkan bahwa dirinya berperan dalam pemisahan Polri dari institusi militer, lalu mempertanyakan mengapa ada pihak yang justru menyalahgunakan wewenang dengan melakukan penyadapan.
Megawati lalu mendorong agar rakyat tidak takut bersuara. Menurut Megawati, kebebasan berbicara dijamin oleh Konstitusi dan tak mungkin semua warga negara akan ditangkapi hanya karena berbicara.
"Memangnya Polisi mau nangkap kamu segini banyak? Ah terus mau nangkap saya? Saya nggak takut," katanya.
Ia menuturkan sudah pernah dipanggil polisi tiga kali dan kejaksaan satu kali. Menurutnya, sikapnya selama ini justru bentuk ketaatan pada hukum sebagai warga negara, bukan pembangkangan.
"Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai," kata Megawati.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati Soekarnoputri dalam orasi ilmiah berjudul "Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia" pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Wisuda itu meluluskan 150 orang: 79 lulusan S1 Ilmu Pemerintahan, 22 lulusan S1 Ilmu Politik, dan 49 lulusan S2 Ilmu Pemerintahan. Hadir antara lain Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, serta sejumlah gubernur, wakil gubernur, bupati, dan pimpinan DPRD dari berbagai daerah.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.