Konflik Timur Tengah Memanas, Pemerintah Waspadai Dampak pada Logistik Global dan Penerbangan

FAKTANASIONAL.NET – Pemerintah Indonesia mulai memetakan risiko terhadap jalur transportasi dan perdagangan global menyusul eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Gangguan pada simpul transit internasional tersebut dikhawatirkan akan menghambat mobilitas penumpang serta distribusi barang antara Asia dan Eropa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyoroti posisi strategis wilayah Timur Tengah sebagai hub penerbangan dunia yang kini mulai terdampak secara operasional.

“Bayangkan di Timur Tengah, Dubai, Qatar, Doha tidak terbang. Padahal satu tahun mereka 90 juta orang yang transit, jadi sangat berpengaruh baik yang ke Eropa maupun ke Asia,” kata Airlangga di Mal Senayan City, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Gangguan Jalur Pelayaran dan Ketidakpastian Geopolitik

Selain sektor udara, pemerintah juga mencermati stabilitas jalur pelayaran internasional. Ketegangan bersenjata di wilayah tersebut mulai memengaruhi kelancaran lalu lintas kapal kargo yang menjadi tulang punggung perdagangan global.

“Dan juga terkait dengan kapal. Kapal juga sebagian juga tidak berjalan,” ujar Airlangga.

Pemerintah belum dapat memprediksi durasi konflik tersebut, namun kewaspadaan ditingkatkan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional hingga akhir tahun 2026.

“Kita melihat ketidakpastian begitu tinggi. Kita belum tahu berapa lama perang terjadi dan berapa lama transportasi terganggu terutama dari Timur Tengah,” tambahnya.

Strategi Penguatan Pasar Domestik

Sebagai langkah mitigasi, Indonesia mengandalkan kekuatan pasar dalam negeri untuk meredam tekanan eksternal. Airlangga menjelaskan bahwa penguatan ekonomi domestik merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Mengingat Indonesia memiliki basis konsumen yang sangat besar, konsumsi dalam negeri diharapkan menjadi bantalan utama saat jalur perdagangan internasional mengalami hambatan.

Pengalaman dalam menghadapi krisis geopolitik sebelumnya akan menjadi modal pemerintah dalam menyusun skema perlindungan ekonomi yang lebih adaptif.