Konsisten Bela Palestina, Indonesia Batalkan Visa Atlet Israel ke Kejuaraan Dunia Senam

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan memberikan visa masuk bagi atlet Israel yang direncanakan berpartisipasi dalam Kejuaraan Senam Artistik Dunia yang akan digelar di Jakarta, pada 19–25 Oktober 2025.

Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

“Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat hadir di Jakarta,” tegas Yusril.

Menurut Yusril, langkah tersebut merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang secara konsisten menyerukan sikap keras terhadap agresi dan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina, terutama di Jalur Gaza.

“Sikap pemerintah ini sejalan dengan pandangan Presiden yang dalam berbagai forum, termasuk di PBB, mengecam kekejaman Israel atas rakyat Palestina,” ujarnya.

Yusril menegaskan, pemerintah Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan global.

“Pemerintah Indonesia berpendirian tegas untuk tidak melakukan hubungan atau kontak apapun dengan pihak Israel, sampai Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka,” jelasnya.

Ia menambahkan, keputusan pemerintah menolak visa bagi atlet Israel juga merupakan refleksi aspirasi luas masyarakat Indonesia. Berbagai kelompok — mulai dari organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga partai politik dan pemerintah daerah — secara tegas menyampaikan penolakan terhadap partisipasi Israel dalam ajang olahraga internasional di Indonesia.

“Pemerintah mendengar dengan seksama aspirasi rakyat yang menolak keras kehadiran atlet Israel. Ini selaras dengan semangat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi solidaritas terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina,” kata Yusril.

Lebih lanjut, ia memastikan kebijakan tersebut telah dikoordinasikan secara menyeluruh dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kebijakan ini menjadi penegasan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang konsisten dalam memperjuangkan hak kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi hubungan dengan Israel, baik dalam konteks diplomasi, politik, maupun kegiatan olahraga internasional.

Dengan langkah tegas ini, pemerintah kembali meneguhkan komitmen Indonesia terhadap prinsip kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas global, serta menegaskan bahwa isu Palestina tetap menjadi prioritas moral dan diplomatik dalam politik luar negeri Indonesia.[zul]