Fakta Nasional

KPK Dalami Dugaan Aliran Fulus Korupsi Haji ke Pimpinan Komisi VIII DPR

Termasuk Yandri Susanto yang Kini Menjadi Menteri Desa

FAKTANASIONAL.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menelusuri dugaan aliran uang hasil korupsi kuota haji kepada sejumlah pimpinan Komisi VIII DPR periode 2019–2024. Langkah tersebut menyusul munculnya nama-nama legislator dalam…

Penulis: SAH Editor: Moh Sahlan 📍 JAKARTA Friday, 20 November 2026 📖 1 menit
KPK Dalami Dugaan Aliran Fulus Korupsi Haji ke Pimpinan Komisi VIII DPR

FAKTANASIONAL.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menelusuri dugaan aliran uang hasil korupsi kuota haji kepada sejumlah pimpinan Komisi VIII DPR periode 2019–2024.

Langkah tersebut menyusul munculnya nama-nama legislator dalam fakta persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan, pengembangan perkara tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan alat bukti.

KPK memastikan pihak-pihak yang terbukti memiliki pertanggungjawaban pidana dapat diproses sesuai ketentuan hukum.

Pernyataan itu disampaikan Taufik merespons kesaksian mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dalam persidangan pada Rabu (18/11/2026).

Dalam persidangan tersebut, Gus Alex mengungkapkan bahwa Ketua Komisi VIII DPR periode 2019–2024 yang kini menjabat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, pernah meminta uang sebesar Rp10 miliar.

Permintaan itu disebut berkaitan dengan upaya memperlancar pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024.

Selain Yandri, Gus Alex juga menyebut adanya permintaan tambahan uang reses dari sejumlah pimpinan Komisi VIII DPR saat itu, yakni Marwan Dasopang, Ashabul Kahfi, TB Ace Hasan Syadzily, dan Diah Pitaloka.

Taufik menegaskan, seluruh fakta yang muncul dalam persidangan nantinya akan dianalisis secara yuridis untuk menentukan kemungkinan pengembangan perkara.

“Iya betul, tergantung kecukupan alat bukti dan bagaimana nanti dalam gelar perkara semua fakta-fakta dianalisis secara yuridis dan tentunya memenuhi unsur pertanggungjawaban pidananya,” kata Taufik kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Lebih lanjut, Taufik mengatakan tim penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) akan membahas hasil persidangan yang sedang berlangsung bersama hasil penyidikan perkara kuota haji. Pembahasan tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

“Iya tentunya nanti hasil persidangan yang saat ini berlangsung dan hasil penyidikan perkara kuota haji akan dibahas bersama antara tim JPU dan tim penyidik untuk langkah berikutnya,” kata Taufik.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK