Fakta Nasional

Tim Penyidik KPK Memanggil Pengusaha Muhammad Fitno

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pengusaha asal Kepulauan Bangka, Muhammad Fitno, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada Kamis, 19 November 2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa saksi belum hadir di Gedung Merah Putih hingga siang hari. Pemanggilan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus LPEI yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp11,7 triliun dari total 11 debitur.

Penulis: argenteaayu Thursday, 19 November 2026 📖 3 menit
Tim Penyidik KPK Memanggil Pengusaha Muhammad Fitno

FAKTANASIONAL.NET - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap pengusaha asal Kepulauan Bangka, Muhammad Fitno. Pemanggilan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Agenda pemeriksaan terhadap pihak swasta tersebut berlangsung pada Kamis, 19 November 2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya jadwal pemanggilan saksi tersebut. Menurutnya, penyidik membutuhkan keterangan Muhammad Fitno untuk mendalami konstruksi perkara korupsi pembiayaan ekspor ini. Namun, saksi yang bersangkutan belum memenuhi panggilan penyidik hingga waktu siang tiba.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Yang bersangkutan belum datang," kata Budi kepada wartawan pada Kamis siang, 19 November 2026.

Selain Muhammad Fitno, tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil satu saksi lain dari unsur swasta. Saksi kedua yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada hari yang sama adalah Adhary Mahaputra. Keterangan dari kedua saksi swasta ini diharapkan mampu memperjelas alur pencairan maupun penggunaan dana kredit LPEI.

Kasus dugaan rasuah di tubuh LPEI ini sebenarnya telah diusut KPK sejak Maret 2024 lalu. Pada tahap awal penyelidikan, penyidik menelusuri dugaan penyimpangan pemberian fasilitas kredit kepada 11 perusahaan debitur. Seiring berjalannya waktu, penanganan perkara terhadap beberapa perusahaan tersebut telah resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Total fasilitas kredit bermasalah yang dikucurkan LPEI kepada belasan debitur tersebut mencapai angka yang sangat fantastis. Nilai pembiayaan yang ditaksir menjadi potensi kerugian keuangan negara ini diperkirakan menyentuh Rp11,7 triliun.

Dalam rangkaian pengusutan kasus ini, KPK sebelumnya telah mengambil langkah tegas terhadap kelompok usaha Bara Jaya Utama (BJU) Grup. Penyidik resmi menahan satu orang tersangka bernama Hendarto (HD) pada Kamis, 28 Agustus 2025. Hendarto merupakan pemilik dari dua perusahaan penerima fasilitas kredit, yakni PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) dan PT Mega Alam Sejahtera (MAS).

Kedua perusahaan milik Hendarto tersebut tercatat menerima dua jenis pembiayaan dari LPEI. Fasilitas tersebut meliputi Kredit Investasi Ekspor (KIE) serta Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE).

Pada kurun waktu Oktober 2014 hingga Oktober 2015, PT SMJL memperoleh fasilitas KIE sebanyak dua kali pencairan. Total nilai kredit investasi yang diterima perusahaan ini mencapai Rp950 miliar. Dana tersebut sedianya dialokasikan untuk pembiayaan ulang atau refinancing kebun kelapa sawit seluas 13.075 hektare di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Perjanjian kredit ini memiliki tenor selama sembilan tahun, terhitung sejak 25 November 2014 hingga 25 Oktober 2023.

Di samping kredit investasi, PT SMJL juga mengantongi fasilitas KMKE senilai Rp115 miliar. Dana modal kerja tersebut kembali ditujukan untuk kepentingan refinancing kebun kelapa sawit milik perusahaan yang sama. Sementara itu, PT MAS juga menerima kucuran dana dari LPEI pada bulan April 2015. Nilai fasilitas yang diterima PT MAS mencapai 50 juta dolar AS atau setara Rp670 miliar berdasarkan kurs dolar tahun 2015.

Fakta penyidikan mengungkap adanya ketimpangan besar dalam penggunaan dana pinjaman oleh kedua perusahaan tersebut. Alokasi untuk kebutuhan operasional PT SMJL tercatat hanya sebesar Rp17 miliar atau sekitar 3,01 persen dari total pinjaman. Kondisi serupa terjadi pada PT MAS yang hanya memakai 8,2 juta dolar AS untuk operasional. Nilai tersebut setara Rp110 miliar pada kurs 2015 atau sekitar 16,4 persen dari keseluruhan dana yang dicairkan.

Penyidik juga menemukan kejanggalan lain terkait keterlibatan PT KPN dalam proses pengajuan kredit. Pihak LPEI diketahui tetap memasukkan nama PT KPN ke dalam analisis proyeksi bisnis. Padahal, perusahaan tersebut belum beroperasi secara aktif dan masih berada dalam tahap proses akuisisi oleh BJU Grup.

Di jalur penyidikan terpisah, KPK turut mengusut aliran kredit LPEI kepada PT Petro Energy (PE). Lembaga antirasuah ini menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor 08 pada 20 Februari 2025. Melalui surat perintah tersebut, penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka baru dalam perkara ini.

Dua tersangka pertama berasal dari jajaran internal petinggi lembaga pembiayaan negara. Mereka adalah Dwi Wahyudi (DW) selaku Direktur Pelaksana 1 LPEI dan Arif Setiawan (AS) selaku Direktur Pelaksana 4 LPEI.

Tiga tersangka lainnya merupakan petinggi dari pihak korporasi penerima fasilitas kredit. Ketiganya yakni Jimmy Masrin (JM) selaku Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus Komisaris Utama PT PE, Newin Nugroho (NN) selaku Direktur Utama PT PE, serta Susy Mira Dewi Sugiarta yang menjabat sebagai Direktur PT PE.

PT PE tercatat mulai menerima kucuran fasilitas kredit dari LPEI sejak bulan Oktober 2015. Total pembiayaan yang diterima perusahaan energi tersebut mencapai 60 juta dolar AS atau setara Rp988 miliar. Seluruh nilai pencairan kredit tersebut kini dihitung sebagai bagian dari total kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi LPEI.[ayu]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK