Fakta Nasional

Fahd Arafiq Klaim Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

FAKTANASIONAL.NET - Tersangka dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, mengungkapkan bahwa dirinya memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan…

Penulis: Aditya Thursday, 19 November 2026 📖 2 menit
Fahd Arafiq Klaim Rp70 Miliar untuk Muktamar NU
Fahd Arafiq Klaim Rp70 Miliar untuk Muktamar NU/ANTARA

FAKTANASIONAL.NET - Tersangka dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, mengungkapkan bahwa dirinya memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

Fahd menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah keliru menetapkannya sebagai tersangka. Ia bersikeras dana tersebut diberikan khusus untuk kepentingan organisasi Nahdlatul Ulama.

"KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama," kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.

Ketua DPP Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan adanya permintaan uang Rp100 miliar dari mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, yang kini turut menjadi tersangka dalam perkara tersebut.

Fahd mengaku awalnya menolak permintaan itu. Namun, setelah beberapa kali dihubungi, ia akhirnya bersedia memberikan dana talangan untuk kebutuhan Muktamar NU.

"AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU," kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan pada Selasa (10/11).

Pernyataan tersebut mendapat bantahan dari Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia menegaskan Muktamar ke-35 NU tidak memiliki hubungan dengan aliran uang hasil korupsi.

Gus Ipul meminta pihak yang membawa nama NU dalam persoalan tersebut menunjukkan bukti konkret. Menurutnya, klaim tanpa dasar dapat merugikan organisasi dan mencemarkan nama baik PBNU.

"Jadi, sekali lagi ini jangan membuat opini, membuat pernyataan yang terkesan ada uang hasil korupsi yang mengalir dalam kaitan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35. Ini sungguh merugikan organisasi, mencemarkan nama baik jam'iyyah," tegasnya.

PBNU akan mencermati perkembangan perkara, termasuk bukti yang muncul dalam persidangan mendatang.

"Apakah benar ada uang hasil korupsi yang mengalir ke Muktamar Nahdlatul Ulama. Jika benar maka pihak-pihak yang melakukan itu harus bertanggung jawab sepenuhnya," tegas Gus Ipul.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari kemudian, KPK mengumumkan delapan tersangka, termasuk pejabat ATR/BPN, pihak Summarecon, Arif Sugiyanto, Fahd Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK