Fakta Nasional

Penyidik KPK Periksa Sestama BNPB Sebagai Saksi

Tim penyidik KPK kembali memeriksa Sekretaris Utama BNPB Rustian pada Kamis, 19 November 2026. Pemeriksaan ini mendalami dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) BNPB yang menjerat lima tersangka pasca operasi tangkap tangan pada 13 Oktober 2026 lalu.

Penulis: argenteaayu Thursday, 19 November 2026 📖 3 menit
Penyidik KPK Periksa Sestama BNPB Sebagai Saksi

FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian. Pemeriksaan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) pada instansi tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi jadwal pemanggilan Rustian kepada awak media pada Kamis siang, 19 November 2026. Pada hari yang sama, penyidik lembaga antirasuah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rustian dengan status sebagai saksi.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Budi saat memberikan keterangan resmi kepada wartawan pada Kamis, 19 November 2026.

Selain meminta keterangan dari Rustian, penyidik KPK juga memanggil saksi lain dari internal lembaga kebencanaan tersebut. Saksi kedua yang turut diperiksa adalah Donny Immanuel Haratua Situmeang yang menjabat sebagai Analisis Kebencanaan BNPB. Pemanggilan para saksi ini bertujuan untuk melengkapi berkas penyidikan serta mendalami alur pengelolaan anggaran bencana.

Perkara korupsi ini bermula dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar tim penindakan KPK di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam operasi senyap tersebut, petugas berhasil mengamankan sebanyak 15 orang dari berbagai lokasi.

Setelah menjalani pemeriksaan intensif dan tahapan gelar perkara, KPK akhirnya menetapkan lima orang sebagai tersangka utama. Para tersangka terdiri dari unsur penyelenggara negara di lingkungan BNPB serta pihak swasta selaku rekanan proyek.

Tersangka pertama adalah Bima Setiawan yang bertugas sebagai tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Selanjutnya, KPK turut menjerat Richard Erlangga yang juga berstatus sebagai tenaga ahli Kepala BNPB pada periode tersebut.

Dari jajaran pejabat struktural, penyidik menetapkan Gabriel Purwaka Sigit sebagai tersangka dalam perkara rasuah ini. Gabriel merupakan Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB yang sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sementara itu, dua tersangka lainnya berasal dari kalangan pengusaha swasta yang bermitra dengan instansi pemerintah tersebut. Keduanya masing-masing bernama Syifa Nrika Ghifarian dan Gery Prasetiawan.

Dalam konstruksi perkaranya, tim penyidik KPK membagi dugaan tindak pidana korupsi ini ke dalam dua klaster utama. Klaster pertama berfokus pada dugaan praktik konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Pada klaster konflik kepentingan ini, KPK menduga sejumlah perusahaan penyedia yang bermitra dengan BNPB memiliki afiliasi langsung dengan Bima Setiawan. Proyek pengadaan tersebut dijalankan melalui mekanisme penunjukan langsung sepanjang periode tahun 2024 hingga 2026. Total nilai proyek pengadaan yang terindikasi bermasalah pada klaster ini mencapai angka sekitar Rp148 miliar.

Adapun klaster kedua berkaitan erat dengan dugaan tindak pidana suap menyuap dalam penentuan pemenang proyek pengadaan. Pada klaster ini, KPK menduga Richard Erlangga secara aktif meminta sejumlah imbalan atau fee kepada para penyedia barang dan jasa.

Permintaan uang pelicin tersebut menjadi syarat mutlak agar pihak rekanan bisa memenangkan paket proyek pengadaan di BNPB pada tahun 2026. Salah satu perusahaan swasta yang diduga menyetujui kesepakatan haram tersebut adalah PT Trans Lintas Selaras.

Berdasarkan hasil penelusuran penyidik, Richard diduga menerima aliran dana haram dari Direktur PT Trans Lintas Selaras, Gery Prasetiawan. Penyerahan uang suap tersebut dilakukan secara bertahap melalui perantara sepanjang periode Januari hingga September 2026.

Total uang suap yang diduga diterima oleh Richard dari pihak rekanan tersebut mencapai nilai Rp2,38 miliar. Selain mengalir kepada Richard, Gery juga diduga menyalurkan sejumlah uang panas kepada pejabat pembuat komitmen di BNPB.

Pada rentang waktu yang sama, yakni Januari hingga September 2026, Gery diduga memberikan uang kepada Gabriel Purwaka Sigit. Nilai pemberian suap yang diterima oleh Gabriel dalam kasus pengadaan dana kedaruratan ini tercatat sebesar Rp140 juta.

Penyidik terus mendalami peran masing-masing tersangka serta menelusuri aliran dana dari proyek pengadaan darurat tersebut. Keterangan dari para saksi di lingkungan BNPB sangat dibutuhkan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh. Hingga saat ini, tim penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti tambahan guna memperkuat pembuktian di persidangan nanti.[ayu]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK