KPK Dalami Proyek Influencer Rp14,69 Miliar di Dua Kementerian, Perusahaan Raffi Ahmad Jadi Sorotan

FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menindaklanjuti temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar oleh dua kementerian. 

Proyek tersebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mengkaji apakah temuan tersebut mengandung indikasi tindak pidana korupsi dan termasuk dalam kewenangan lembaga antirasuah.

"Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa malam, 10 November 2026.

Budi menjelaskan, dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) harus diperiksa secara menyeluruh. Penilaian tidak cukup hanya melihat hasil akhir proyek, tetapi juga perlu mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

"Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada unsur-unsur dugaan benturan kepentingan, maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait," jelasnya.

Ia menambahkan, KPK telah berulang kali mengingatkan instansi pemerintah agar memperhatikan integritas dalam proses pengadaan. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI), sektor PBJ termasuk area dengan potensi korupsi cukup tinggi.

KPK juga menyinggung kemungkinan penerapan Pasal 12 huruf i UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

"Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja," tegas Budi.

Meski demikian, KPK belum memastikan pemeriksaan terhadap kementerian terkait maupun Raffi Ahmad.

Sebelumnya, ICW menemukan delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia. Total nilai kontraknya mencapai Rp14.696.955.002.

Temuan tersebut berasal dari penelusuran data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar. Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025-2026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar.

ICW menyoroti transparansi, persaingan pengadaan, manfaat penggunaan influencer, serta potensi benturan kepentingan. Sorotan tersebut juga berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.[dit]