Krisis Ekonomi Bolivia Memanas: Enam Bulan Menjabat, Presiden Rodrigo Paz Didesak Mundur

FAKTANASIONAL.NET - Gelombang demonstrasi besar-besaran melanda ibu kota politik Bolivia, La Paz, menyusul krisis biaya hidup dan kelangkaan bahan bakar yang kian mencekam.

Dilansir dari berbagai sumber media lokal, aksi massa yang berlangsung pada Selasa (19/5/2026) ini berujung ricuh ketika aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk membendung pengunjuk rasa yang melempari gedung pemerintahan dengan batu, petasan, hingga bom rakitan.

Kerusuhan ini memicu desakan publik agar Presiden Rodrigo Paz segera menanggalkan jabatannya, meskipun ia baru memimpin selama enam bulan.

Aksi ini dimotori oleh serikat buruh nasional, federasi petani dataran tinggi, serta loyalis mantan Presiden Evo Morales. Situasi diperparah oleh blokade jalan selama tiga minggu yang melumpuhkan pasokan makanan dan meroketkan harga komoditas.

Juru bicara pemerintah, Jose Luis Galvez, menuduh faksi Morales membiayai demonstrasi bersenjata ini.

Di sisi lain, pemerintahan Paz juga diguncang keretakan internal setelah Wakil Presiden Edmand Lara gencar mengkritik kebijakan sang presiden melalui platform digital TikTok.

Ketegangan sosial bermula saat pemerintah mencabut sebagian subsidi bahan bakar pada Desember lalu, yang berdampak pada peredaran bensin terkontaminasi dan kerusakan ribuan kendaraan.

Meski istana mengklaim telah menggelontorkan kompensasi senilai $7,7 juta untuk hampir 20.000 kendaraan terdampak, kemarahan publik terlanjur meluas.

Tuntutan serikat pekerja akan kenaikan upah serta protes masyarakat adat terhadap regulasi pinjaman properti kian menyudutkan posisi Paz.

Di tengah kepungan mosi tidak percaya, Presiden Rodrigo Paz berupaya menyoroti keberhasilan awal kabinetnya dalam meredam inflasi dari angka 25% pada Juli lalu menjadi 14%.

Selain itu, mata uang bolivianos menunjukkan penguatan signifikan dari 20 bolivianos per dolar AS tahun lalu menjadi di bawah 11 bolivianos saat ini.

Walau pemerintah telah mencabut undang-undang properti yang kontroversial demi meredam gejolak, gelombang penolakan dari masyarakat yang merindukan stabilitas era sosialis tampaknya masih sulit dibendung.[dit]