Libur Sekolah, Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan Sementara untuk Audit Total

FAKTANASIONAL.NET — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara penyaluran program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.

Jeda ini dimanfaatkan untuk melakukan audit dan pembenahan menyeluruh terhadap seluruh dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa langkah ini diambil agar saat tahun ajaran baru dimulai, tata kelola program sudah jauh lebih matang. Pembenahan mencakup kualitas dapur, validasi data penerima, hingga manajemen internal lembaga.

"Iya, setop (penyaluran MBG). Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi," kata Arum di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Soroti Kualitas Dapur dan Alur Memasak

BGN menekankan bahwa standardisasi dapur menjadi harga mati demi menjamin higienitas dan kualitas nutrisi yang diterima anak-anak.

"Nanti kami akan audit semua dapur, sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi. Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik," tegas Arum.

Evaluasi Data: 8 Juta Penerima Berpotensi Dipangkas via Refocusing

Selain masalah teknis dapur, BGN tengah merapikan basis data penerima manfaat melalui kebijakan refocusing.

Baca Juga: Forsiber Ungkap Anggaran MBG Rp71–83 Miliar Mengalir Lewat Yayasan GSN Punya Prabowo

Berdasarkan simulasi awal, pemerintah membuka peluang untuk memangkas sekitar 8 juta penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran.

Salah satu kelompok yang kemungkinan besar dicoret dari daftar prioritas adalah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dari keluarga berkecukupan.

"Contoh misalnya SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi," ujar Arum.

Langkah penajaman sasaran ini diambil agar intervensi gizi lebih berpusat pada kelompok yang paling membutuhkan secara medis dan sosial, seperti:

• Ibu hamil dan menyusui

• Balita

• Anak usia dini

Kebijakan refocusing ini diprediksi akan ikut menurunkan kebutuhan anggaran. Dari pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp270,2 triliun (atau hitungan terakhir sekitar Rp268 triliun) untuk 81,5 juta penerima, angka tersebut kemungkinan besar akan berkurang seiring proses efisiensi yang berjalan.

Insentif Dapur Rp6 Juta/Hari Akan Dirombak

BGN juga akan mengevaluasi skema insentif operasional SPPG yang selama ini dipukul rata sebesar Rp6 juta per hari.

Ke depan, besaran insentif tidak lagi sama rata, melainkan disesuaikan dengan volume penerima manfaat dan kualitas pelayanan masing-masing dapur.

Menanggapi adanya gelombang kritik dan demonstrasi dari kelompok mahasiswa serta masyarakat sipil yang meminta program ini dihentikan, Arum menyatakan pihaknya menghormati hak berpendapat tersebut.

Namun, BGN berkomitmen tetap mengawal mandat Presiden Prabowo Subianto dengan terus memperbaiki tata kelola di lapangan.

"Pokoknya kami menjalankan perintah Pak Presiden (Prabowo). Kami diangkat untuk menjalankan perintah presiden. Yang kami lakukan adalah memperbaiki BGN. Itu yang benar-benar kami jaga supaya program ini yang sebenarnya niatnya baik bisa berjalan lebih tepat sasaran," pungkasnya.

Baca Juga: Kejagung Siap Cecar Eks Waka BGN Sony Sanjaya, 26 Nama Baru Masuk Radar Korupsi MBG