Luhut Targetkan 'Digital Single ID' Berbasis AI Rampung Akhir 2026 untuk Bansos Tepat Sasaran

FAKTANASIONAL.NET – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah tengah mempercepat transformasi digital nasional guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Salah satu target utamanya adalah penyelesaian digital single ID berbasis kecerdasan buatan (AI) yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026.

Sistem identitas tunggal digital ini dirancang untuk mengubah skema penyaluran bantuan sosial (bansos) dan berbagai bentuk transfer tunai langsung (direct cash transfer) agar lebih tepat sasaran sekaligus menekan potensi kebocoran anggaran.

“Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID, yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted dan itu akan menghemat angka cukup besar tadi,” ujar Luhut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga: Bansos Rp20 Triliun Cair: Target Kemensos Tuntas Maret 2026

Melalui sistem baru ini, pemerintah akan mengubah basis subsidi dari yang sebelumnya melekat pada barang menjadi langsung ke individu penerima manfaat. Luhut menjelaskan, seluruh bansos dan cash transfer yang diakumulasikan rata-rata bernilai Rp5,4 juta per orang ini nantinya akan dikelompokkan secara otomatis menggunakan teknologi AI.

GovTech Terintegrasi 80 Persen dan Rampung Nasional Oktober 2026

Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, Luhut menyampaikan perkembangan sistem GovTech (Pemerintah Berbasis Teknologi) yang saat ini progres konektivitasnya telah mencapai sekitar 80 persen.

Sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga utama berhasil diintegrasikan ke dalam satu sistem berteknologi AI.

Sistem integrasi data ini juga dibangun dengan memanfaatkan ekosistem digital yang sudah ada sebelumnya, seperti e-Katalog, Simbara, dan eks-PeduliLindungi.

Saat ini, proyek percontohan GovTech sedang berjalan di 42 provinsi, kabupaten, dan kota. Salah satu daerah yang dinilai sukses menerapkan model ini adalah Kabupaten Banyuwangi.

“Nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional, seluruh 514 kabupaten akan terhubung,” ungkap Luhut.

Sistem yang dibangun oleh tenaga ahli dalam negeri ini diproyeksikan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk besar pertama yang menerapkan digitalisasi dan AI secara menyeluruh dalam birokrasi pemerintahan.

Sasar 64 Juta UMKM untuk Dongkrak Tax Ratio

Perluasan basis data yang terintegrasi ini juga akan dikoneksikan langsung ke sistem National Single Window di Kementerian Keuangan. Langkah ini diambil untuk mendata sekitar 64 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia agar masuk ke dalam sistem perpajakan formal dengan tarif 0,5 persen.

Pemerintah memproyeksikan, masuknya puluhan juta UMKM ke dalam ekosistem digital ini secara bertahap akan mendongkrak rasio perpajakan nasional (tax ratio).

"Kalau itu terjadi maka tax ratio kita akan naik dari 9 persenan sekarang mungkin ke 12-13 persen over time dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan," pungkas Luhut.

Baca Juga: Pakar Hukum Desak KPK Periksa Jokowi dan Luhut Terkait Dugaan ‘Markup’ Whoosh