Malaysia Tegaskan Kebijakan Lama Soal Israel

FAKTANASIONAL.NET – Pemerintah Malaysia menegaskan tidak akan mengubah kebijakan luar negerinya terhadap Israel meski mendapat tekanan dari Amerika Serikat setelah pengusiran seorang warga berkewarganegaraan ganda Israel-Amerika Serikat.

Mengutip laporan CNN Indonesia, Selasa (28/7), Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menjelaskan bahwa Duta Besar Malaysia untuk Amerika Serikat, Muhammad Shahrul Ikram Yaakob, telah menyampaikan secara resmi posisi Kuala Lumpur saat dipanggil Kementerian Luar Negeri AS.

Menurutnya, sikap Malaysia terhadap Israel bukanlah kebijakan baru maupun reaksi atas situasi terkini.

Hasan menegaskan kebijakan imigrasi Malaysia sejak lama tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara.

Pernyataan tersebut, dikutip dari Bernama, Kamis (23/7), berbunyi, "Ini selalu menjadi kebijakan Malaysia. Kebijakan imigrasi kami tidak mengakui Negara Israel atau rezim Zionis. Ini sudah lama menjadi pendirian kami."

Malaysia menjadi sorotan internasional setelah Perdana Menteri Anwar Ibrahim memutuskan mengusir seorang warga yang memiliki kewarganegaraan Israel dan Amerika Serikat.

Respons Malaysia memicu reaksi dari Kongres Amerika Serikat yang meminta pemerintahan Presiden Donald Trump meninjau ulang kerja sama pertahanan dengan Kuala Lumpur.

Dalam surat kepada Kementerian Luar Negeri AS, Kongres meminta pendanaan program International Military Education and Training (IMET) ditangguhkan apabila dalam waktu 15 hari Malaysia tidak mengubah kebijakannya.

Meski demikian, Anwar Ibrahim menegaskan pemerintahannya tidak gentar menghadapi ancaman tersebut.

Ia memastikan Malaysia akan tetap menerapkan kebijakan yang sama apabila muncul kasus serupa di masa mendatang.

"Sejauh yang kami ketahui, kebijakan ini telah diadopsi oleh Malaysia selama beberapa dekade," ujar Anwar.

Hingga kini, Malaysia tetap menjadi salah satu pendukung kuat kemerdekaan Palestina, mengecam pendudukan serta agresi Israel di wilayah Palestina.

Negeri Jiran juga belum menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan menegaskan tidak akan mengakui Tel Aviv sebelum Palestina memperoleh kemerdekaan secara penuh.[dit]