Media Asing Soroti Rencana PLTN Indonesia di Pulau Tak Berpenghuni

FAKTANASIONAL.NET - Indonesia kembali mengkaji pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Salah satu kandidat lokasinya adalah Pulau Semesak, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, yang tidak berpenghuni.

Rencana tersebut menjadi sorotan media Jepang, Kyodo News, di tengah upaya Indonesia mengurangi ketergantungan pada batu bara dan mengejar target dekarbonisasi.

Pelaksana Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Zainal Arifin menyebut saat ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menentukan langkah.

“Ini adalah momen yang tepat bagi Indonesia untuk mengambil keputusan terkait pembangkit listrik tenaga nuklir,” kata Zainal dalam laporan Kyodo News, dikutip CNBC Indonesia, Minggu (23/8/2026).

Pemerintah kembali membahas proyek nuklir sejak tahun lalu setelah rencana tersebut tertunda selama puluhan tahun.

Wakil Menteri ESDM Yuliot mengatakan energi nuklir akan dimasukkan dalam strategi energi baru Indonesia untuk menyeimbangkan bauran energi dan mendukung target dekarbonisasi.

Pulau Semesak berjarak sekitar 900 meter dari Desa Sungai Raya. Meski tidak berpenduduk, perairan di sekitarnya sering digunakan nelayan untuk mencari udang.

Kementerian ESDM menargetkan PLTN pertama Indonesia dapat beroperasi paling cepat pada 2032. Pemerintah juga menargetkan energi nuklir menyumbang 12,1% bauran energi primer pada 2060, dengan kapasitas terpasang 35-42 gigawatt.

Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis mendukung rencana tersebut karena berharap PLTN mendorong masuknya industri. “Nuklir adalah energi bersih. Ini bukti negara maju dan membawa kebanggaan,” katanya kepada Kyodo News.

Namun, kekhawatiran juga muncul dari nelayan dan kelompok pemerhati energi. Nelayan Haripan mengaku takut terhadap risiko kecelakaan seperti Chernobyl dan Fukushima.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa turut mengkritisi proyek tersebut. “Saya sangat kritis terhadap ini. Bukan karena ideologi, tetapi karena saya melihatnya tidak layak secara ekonomi dan ada persoalan keselamatan,” ujarnya.

Pemerintah berencana mengambil alih sekitar 300 hektare lahan, termasuk zona penyangga di daratan seberang. Indonesia juga memperoleh dukungan dari Jepang dan Rusia serta memprioritaskan teknologi small modular reactor (SMR).[dit]