Media China Soroti Moratorium Smelter Nikel RI, Investor Terancam Terdampak

FAKTANASIONAL.NET - Rencana pemerintah Indonesia membatasi pembangunan smelter nikel baru mendapat perhatian media China, South China Morning Post (SCMP).

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap investor China yang memiliki peran besar dalam industri pemurnian nikel di Indonesia.

Moratorium dipertimbangkan untuk mengatasi kelebihan pasokan nikel di pasar global yang telah menekan harga komoditas. Pemerintah juga ingin memperkuat struktur industri nasional dengan membatasi pembangunan fasilitas pengolahan yang masih menghasilkan produk setengah jadi.

Dikutip dari detikFinance, Sabtu (10/10/2026), wacana tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Rencana pembatasan itu masih akan dibahas lebih lanjut sebelum dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Produk setengah jadi, seperti nickel pig iron (NPI) dan nickel matte, menyumbang sekitar 50-60% dari total produksi nikel Indonesia.

NPI umumnya digunakan sebagai bahan baku baja tahan karat atau stainless steel. Sementara itu, nickel matte dimanfaatkan dalam produksi baterai kendaraan listrik.

Besarnya porsi produksi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mengevaluasi arah pengembangan industri nikel.

Pembatasan diharapkan membantu mendorong pengolahan sumber daya alam menuju struktur industri yang lebih kuat.

Berdasarkan perkiraan Centre for Advanced Defense Studies yang berbasis di Amerika Serikat (AS), investasi China mencakup sekitar 75% dari industri pemurnian nikel Indonesia.

Anggota dewan penasihat lembaga penelitian Asia Centre yang berbasis di Indonesia, Nukila Evanty, menilai investor China berpotensi terkena dampak besar dari kebijakan tersebut.

"Investor China kemungkinan akan terdampak secara signifikan karena perusahaan dan modal China memainkan peran besar dalam industri pertambangan dan peleburan nikel Indonesia," kata Nukila.

Bahlil, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, membuka opsi moratorium terhadap pembangunan smelter yang menghasilkan produk nikel setengah jadi. Ia menyampaikan rencana tersebut di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

"Ke depan, kita ingin untuk industri-industri yang sudah terlalu banyak menghasilkan bahan baku setengah jadi, mungkin penting nanti kami rapatkan, kami akan laporkan ke Presiden, tapi dalam diskusi saya dengan tim, penting untuk kita mulai memilih mana industri yang tetap kita lanjutkan dan mana industri yang perlu kita melakukan moratorium, supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak segila-gilaan," ujar Bahlil.

Ia juga menyebut kapasitas produksi dan cadangan nikel saat ini telah mencapai sekitar 2,5 juta. Kondisi tersebut dinilai memicu kelebihan pasokan global dan menekan harga nikel.

"Dan industri-industri yang menghasilkan setengah jadi ini, kita lagi mengkaji kalau memang kita sudah terjadi oversupply untuk dunia, sekarang kan kita yang dari kebutuhan dan cadangan sekarang ada 2,5 juta. Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh," katanya.

Pemerintah masih mengkaji industri yang akan dilanjutkan maupun yang berpotensi terkena moratorium.[dit]