Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad Mundur di Tengah Blokade AS

FAKTANASIONAL.NET - Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad mengundurkan diri pada Minggu, 4 Oktober 2026, ketika Iran menghadapi blokade ekspor minyak oleh Amerika Serikat (AS).

Pergantian tersebut terjadi saat hubungan Teheran dan Washington masih berada dalam konflik yang telah berlangsung selama tujuh bulan.

Pengunduran diri Paknejad dilaporkan di tengah tekanan terhadap sektor minyak Iran, salah satu sektor penting bagi negara anggota OPEC tersebut. Namun, hingga laporan ini diterbitkan, tidak ada penjelasan mengenai alasan di balik keputusan tersebut.

Dikutip dari SINDOnews, Senin (5/10/2026), Hamid Bovard, pimpinan eksekutif perusahaan milik negara National Iranian Oil Company (NIOC), ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Perminyakan Iran.

Paknejad telah memimpin Kementerian Perminyakan Iran sejak Agustus 2024. Pemerintah Iran tidak memberikan penjelasan mengenai alasan pengunduran dirinya.

Seorang pejabat Kantor Kepresidenan Iran menyampaikan bahwa keputusan tersebut telah diterima oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

"Dengan diterimanya pengunduran diri Mohsen Paknejad oleh Dr Pezeshkian [Presiden Iran], Hamid Bovard telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas menteri perminyakan," demikian pernyataan pejabat tersebut.

Penunjukan Bovard membuat pengelolaan Kementerian Perminyakan tetap berjalan setelah Paknejad meninggalkan jabatannya.

Sebelum kabar pengunduran dirinya muncul, Paknejad sempat memberikan pernyataan terkait pendapatan minyak Iran yang masih diterima pemerintah.

"Pendapatan dari minyak yang telah kami jual masih terus masuk, dan hal itu akan terus berlanjut, insyaallah."

Pernyataan tersebut disampaikan ketika ekspor minyak Iran berada dalam tekanan akibat blokade AS.

Dikutip dari SINDOnews, laporan mengenai pergantian Menteri Perminyakan Iran ini muncul pada Senin (5/10/2026) pukul 09:16 WIB. Hingga saat itu, alasan resmi pengunduran diri Paknejad belum diungkapkan oleh pemerintah maupun mantan menteri tersebut.[dit]