Miris! Indonesia Harus Gigit Jari Melihat Minyak Murah Rusia dan Iran dari Balik Jendela Gedung Putih

AMERIKA Serikat telah melonggarkan sanksi untuk minyak Rusia dan Iran. Kelonggaran ini bersifat sementara dan hanya berlaku bagi minyak yang sudah berada di laut.

Rusia melalui Duta Besarnya menyatakan siap memasok minyak ke Indonesia jika dibutuhkan. Demikian pula dengan Iran. Sumber internal Iran mengungkapkan saat ini ada kapal tangker minyak mereka yang sedang berada di dekat perairan Indonesia. Minyak Rusia dan Iran selama ini dikenal dengan harga yang jauh lebih murah di bawah harga pasar.

Namun, meskipun Amerika Serikat telah melonggarkan sanksi dan Rusia maupun Iran membuka pintu selebar-lebarnya, Indonesia hanya bisa gigit jari dari balik jendela gedung putih menyaksikan minyak murah tersebut.

Kenapa?

Ada satu fakta yang terlalu memalukan untuk diucapkan terang-terangan. Namun, seorang pejabat tinggi Pertamina terpaksa harus membocorkannya.

Indonesia, negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, ternyata tidak sepenuhnya bebas bahkan untuk membeli minyaknya sendiri.

Bukan karena tidak punya uang, bukan karena tidak ada pasokan, tetapi karena harus menunggu restu dari negara lain, yaitu Amerika Serikat.

Lebih ironis lagi, pemerintah tetap menjual narasi diversifikasi energi seolah-olah ini adalah langkah strategis yang cerdas. Padahal kenyataannya, diversifikasi itu tanpa kebebasan memilih sumber pasokan.

Apa gunanya punya banyak pilihan pemasok jika pada akhirnya keputusan tetap harus “dikonsultasikan” ke Washington atau menunggu restu dari Donald Trump?

Yang lebih mengkhawatirkan, kondisi ini tidak lagi sekadar masalah ekonomi. Ini adalah masalah kedaulatan.

Ketika keputusan strategis seperti impor energi harus mempertimbangkan apakah negara lain akan setuju atau tidak, maka kedaulatan itu pada dasarnya sudah tereduksi.

Kita mungkin memiliki bendera, pemerintahan, dan anggaran sendiri, tetapi dalam praktiknya, ada batas tak kasatmata yang tidak bisa dilanggar.

Pernyataan pejabat Pertamina itu bukan sekadar bocoran. Itu adalah pengakuan bahwa di balik semua retorika kemandirian, Indonesia masih bergerak dalam koridor yang ditentukan pihak lain.

Maka “pintu” dari Rusia dan Iran justru menampar kesadaran kita bahwa bahkan ketika peluang sudah terbuka, kita belum tentu bebas untuk mengambilnya.

Dan selama kenyataan ini tidak diakui secara jujur, semua pembicaraan tentang kedaulatan energi hanyalah omong kosong pemerintah. Karena kedaulatan yang harus meminta izin, pada akhirnya bukanlah kedaulatan—melainkan ketergantungan yang dipoles agar terlihat bermartabat.[***]

Penulis: Hamdi PutraForum Sipil Bersuara (FORSIBER).