PA GPII Dorong Penguatan Ekonomi Lewat Hukum
Pimpinan Pusat PA GPII menilai pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki momentum penting pada 31 Oktober 2026 untuk memperkuat penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam. Organisasi ini mendesak pengurangan dominasi oligarki serta pengembalian kedaulatan ekonomi rakyat berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.
FAKTANASIONAL.NET - Pada hari Sabtu, 31 Oktober 2026, Pimpinan Pusat Pelajar Islam Indonesia (PA GPII) menyampaikan pandangan strategis terkait arah kemandirian ekonomi nasional. Pernyataan resmi ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Haji Rahmat J Kardi bersama Sekretaris Jenderal M. Eri Rofi.
Pihaknya menilai era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghadirkan momentum krusial. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan. Selain itu, pemerintah perlu menekan dominasi kelompok oligarki dalam bidang politik dan ekonomi.
Selama ini, cengkeraman oligarki dinilai kerap mengarahkan kebijakan negara demi kepentingan segelintir pihak saja. Akibatnya, regulasi yang lahir seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat luas. Kendati demikian, PA GPII melihat secercah harapan melalui proses hukum yang tengah berjalan.
Salah satu kasus yang mendapat sorotan tajam adalah langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK belum lama ini menggeledah kantor PT Djarum terkait penyidikan dugaan penyimpangan cukai rokok. Potensi kerugian negara dalam perkara tersebut ditaksir mencapai angka triliunan Rupiah.
Bagi PA GPII, penanganan kasus korupsi berskala besar ini menjadi ujian penting. Hukum harus ditegakkan secara adil tanpa memandang status sosial maupun kekuatan finansial pihak terlapor. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum wajib dijunjung tinggi.
Selain penindakan hukum, pembenahan kebijakan ekonomi makro menjadi prioritas mendesak. Organisasi pemuda Islam ini kembali mengingatkan pentingnya implementasi Pasal 33 UUD 1945. Konstitusi tersebut menegaskan bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara.
Negara wajib mengelola bumi, air, dan isinya secara maksimal untuk kemakmuran rakyat. Tantangan terbesar saat ini adalah penguasaan aset strategis oleh sekelompok elit ekonomi. Oleh karena itu, pemerataan kesempatan ekonomi harus segera diwujudkan.
Langkah melepaskan diri dari cengkeraman oligarki bukanlah perkara mudah. Pemerintah harus siap menghadapi berbagai tekanan bisnis maupun kepentingan kekuatan asing. Konsolidasi internal kabinet menjadi kunci utama agar agenda nasional berjalan mulus.
Di sisi lain, keterlibatan aktif elemen masyarakat sipil sangat dibutuhkan. Publik harus ikut mengawal proses pemberantasan korupsi dan tata kelola sumber daya alam. Pengawalan kritis ini penting agar kebijakan pemerintah senantiasa berpihak kepada rakyat.
PA GPII menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran bersifat konstruktif. Kebijakan konkret harus segera direalisasikan agar kesejahteraan merata di seluruh penjuru negeri. Perubahan ekonomi tidak boleh berhenti sebatas wacana politik belaka.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
