Pengangguran Sarjana Tembus 1 Juta Orang, DPR Desak Pemerintah Lakukan Langkah Konkret
FAKTANASIONAL.NET — Lonjakan angka pengangguran terdidik di Indonesia dinilai telah memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Pemerintah didesak untuk mengambil langkah strategis guna mengatasi persoalan struktural yang memicu tingginya jumlah lulusan pe…
Dengarkan Ringkasan
FAKTANASIONAL.NET — Lonjakan angka pengangguran terdidik di Indonesia dinilai telah memasuki tahap yang mengkhawatirkan.
Pemerintah didesak untuk mengambil langkah strategis guna mengatasi persoalan struktural yang memicu tingginya jumlah lulusan perguruan tinggi yang belum terserap pasar kerja.
Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran berlatar belakang sarjana telah menyentuh angka 1.033.182 orang.
Angka ini menyumbang sekitar 14,31 persen dari total 7,22 juta penganggur di tingkat nasional.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menilai kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan serius antara kualifikasi lulusan pendidikan tinggi dan ketersediaan lapangan kerja.
“Pemerintah harus serius menangani persoalan pengangguran ini. Yang pertama tentu harus mendiagnosis faktor utama penyebab pengangguran, khususnya di kalangan sarjana,” ujar Zainul, Senin (10/8/2026).
Zainul menguraikan bahwa salah satu pemicu utama persoalan ini adalah ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch) antara kompetensi lulusan universitas dan kualifikasi yang dibutuhkan industri modern.
Di samping itu, laju pertumbuhan lulusan sarjana belum diimbangi oleh ekspansi lapangan kerja sektor formal yang memadai.
“Ekspansi jumlah lulusan sarjana harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja formal. Kalau tidak, kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja akan semakin besar,” ujarnya.
Sebagai solusi mendasar, Zainul mendorong penguatan sinergi antara perguruan tinggi dan dunia usaha melalui penyelarasan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan pasar.
“Perguruan tinggi harus aktif menjalin kerja sama dengan pihak industri. Link and match antara kampus dan dunia usaha harus benar-benar diwujudkan, sehingga lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan bisa lebih cepat diserap oleh pasar kerja,” jelasnya.
Selain pembenahan sektor pendidikan, pemerintah juga diminta untuk memberikan stimulus pada sektor-sektor perekonomian yang mampu menampung tenaga kerja dalam skala besar.
“Pemerintah perlu memberikan insentif terhadap proyek padat karya, sehingga proyek-proyek pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja,” katanya.
Zainul menegaskan bahwa penanganan pengangguran terdidik membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Ia mengusulkan pembentukan forum bersama yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan pelaku industri untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang berkelanjutan.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
