Pengkritik Pemerintah pun Ditangkap Polisi

FAKTANASIONAL.NET - Ruang media sosial Indonesia kembali menjadi arena perdebatan mengenai batas antara kritik terhadap pemerintah, kebebasan berekspresi, dan tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Perdebatan itu muncul setelah Polda Jawa Barat menetapkan dua warganet asal Cimahi sebagai tersangka terkait unggahan di platform Threads yang membahas pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai program senjata nuklir Iran.

Kasus bermula dari laporan polisi pada 4 Agustus 2026. Sehari kemudian, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menerbitkan surat perintah penyidikan.

Polisi kemudian menangkap dua orang berinisial AYP dan AF. AYP diduga membuat, mengedit, dan menyebarkan konten di Threads, sedangkan AF diduga menulis komentar yang oleh polisi dinilai bernada provokatif dan mengandung hasutan.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan, kepada wartawan menyatakan, persoalan bukan sekadar perbedaan pendapat dengan presiden. Namun ada unsur manipulasi informasi dan komentar yang dianggap dapat mendorong orang melakukan tindak pidana.

Polisi juga menyebut adanya kekhawatiran terhadap keamanan serta potensi kegaduhan yang ditimbulkan oleh konten tersebut.

Dari perspektif aparat, penindakan semacam itu diperlukan ketika kebebasan berekspresi telah memasuki wilayah yang dianggap mengancam keamanan atau mendorong kekerasan.

Polda Jawa Barat menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki hak menyampaikan pendapat, tetapi pendapat tersebut harus disampaikan berdasarkan fakta dan tidak digunakan untuk memprovokasi masyarakat melakukan tindakan yang mengganggu keamanan.

Namun, penangkapan itu segera memunculkan kritik dari kelompok masyarakat sipil. Amnesty International Indonesia meminta kepolisian membebaskan warga yang menurut mereka mengalami kriminalisasi karena ekspresi di media sosial.

Amnesty menilai kritik terhadap pemerintah, termasuk Presiden, merupakan bagian dari kebebasan berpendapat selama tidak disertai kekerasan fisik.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid bahkan menilai penangkapan tersebut mempersempit ruang sipil.

Menurut Amnesty, pemerintah seharusnya menjawab atau meluruskan informasi yang dianggap keliru, bukan menggunakan pendekatan pidana terhadap warga yang menyampaikan ekspresi di media sosial.

Perdebatan kemudian melebar kepada persoalan yang lebih besar: sampai di mana negara boleh membatasi kritik warga?

Pertanyaan tersebut penting karena media sosial telah berubah menjadi salah satu ruang utama masyarakat Indonesia menyampaikan ketidakpuasan. Dahulu kritik terhadap pemerintah biasanya disampaikan melalui surat pembaca, demonstrasi, artikel opini, atau forum politik.

Sekarang seorang warga dapat membuat unggahan dalam hitungan menit dan memperoleh ribuan pembaca.

Masalahnya, media sosial juga memungkinkan kritik bercampur dengan informasi yang belum terverifikasi, satire, manipulasi video, penghinaan, bahkan ancaman.

Karena itu, negara menghadapi persoalan yang tidak sederhana: membiarkan seluruh ekspresi tanpa batas dapat menimbulkan persoalan keamanan, tetapi menindak terlalu cepat juga berpotensi membuat masyarakat takut menyampaikan kritik.

Kasus dua warganet Cimahi tersebut menjadi contoh nyata dari dilema tersebut.

Di satu sisi, apabila sebuah unggahan benar-benar berisi informasi palsu yang sengaja dimanipulasi dan disertai ajakan melakukan kekerasan, negara memiliki kepentingan yang sah untuk melakukan penegakan hukum.

Tetapi di sisi lain, apabila kritik, sindiran, atau pernyataan politik yang tidak menyenangkan bagi pemerintah dengan mudah dikategorikan sebagai hasutan, ruang demokrasi dapat menyempit.

Perdebatan ini menjadi semakin sensitif karena objek pembicaraan adalah Presiden. Dalam sistem demokrasi, Presiden merupakan pejabat publik yang menjalankan kekuasaan negara. Karena itu, tindakan dan kebijakannya secara wajar menjadi objek pengawasan dan kritik masyarakat.

Media massa menempatkan kasus tersebut dalam konteks kebebasan berekspresi dan mengaitkannya dengan pandangan Amnesty International mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait delik pidana digital.

Amnesty berpendapat bahwa alasan seperti “kegaduhan” di ruang digital tidak dengan sendirinya dapat dijadikan dasar untuk mempidanakan seseorang.

Perdebatan akhirnya bukan hanya mengenai AYP dan AF. Kasus itu menyentuh persoalan yang jauh lebih besar: bagaimana Indonesia ingin mengelola demokrasi digital.

Jika kritik dibalas dengan penjelasan berbasis data, masyarakat memperoleh kesempatan untuk menilai kedua sisi. Jika informasi palsu diluruskan secara terbuka, publik dapat membandingkan klaim dengan fakta.

Namun apabila perbedaan pendapat selalu berakhir pada proses pidana, masyarakat dapat belajar bahwa cara paling aman untuk berhadapan dengan kekuasaan adalah diam.

Di sinilah kritik sosial memiliki fungsi penting. Kritik tidak selalu berarti kebencian kepada pemerintah.

Dalam masyarakat demokratis, kritik dapat menjadi mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Kritik menunjukkan bahwa masyarakat memperhatikan tindakan pemerintah dan meminta pertanggungjawaban.

Tetapi kritik juga mempunyai batas. Kritik yang berbasis fakta berbeda dengan ancaman kekerasan. Satire berbeda dengan ajakan melakukan tindak pidana. Perbedaan pendapat berbeda dengan manipulasi informasi yang disengaja.

Karena itu, kasus Cimahi seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah dua warganet tersebut salah atau benar.

Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana negara membangun standar yang jelas sehingga masyarakat mengetahui batas antara kritik yang sah dan konten yang dapat dipidana.

Dalam demokrasi digital, negara membutuhkan masyarakat yang kritis, tetapi masyarakat juga membutuhkan ruang kritik yang aman. Keduanya bukan musuh. Justru keduanya merupakan bagian dari sistem pengawasan kekuasaan. (*)