Rp5,3 Miliar Ludes Hanya untuk Rapat MBG

FAKTANASIONAL.NET - Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,3 miliar untuk rapat konsolidasi nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam terkait kewajaran biaya dan manfaat nyata bagi keselamatan penerima.

Alokasi anggaran tersebut dipertanyakan karena urgensi kegiatan belum didukung oleh dasar kebutuhan yang jelas, terlebih setelah konsolidasi skala besar serupa baru saja digelar beberapa bulan lalu.

Paket pengadaan tercatat di sistem Inaproc dengan kode RUP 68039739 atas nama Kantor Pusat BGN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Berdasarkan jadwal, pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak untuk kegiatan ini diagendakan berlangsung pada Oktober.

Rencana pengadaan rapat ini dinilai memerlukan hubungan yang transparan dengan efektivitas kegiatan sebelumnya. 

BGN sebelumnya telah menggelar konsolidasi nasional pada 3 Juni 2026 di Sentul International Convention Center yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto serta 12.173 peserta, yang melibatkan kepala kantor pelayanan pemenuhan gizi, koordinator regional, koordinator wilayah, kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi, hingga mitra terkait.

Pertanyaan mengenai urgensi anggaran baru semakin menguat mengingat rangkaian masalah keselamatan makanan yang terus bermunculan pasca-konsolidasi Juni.

Penelusuran pemberitaan dan publikasi lembaga mencatat ada 78 kelompok laporan kejadian dugaan keracunan MBG dengan estimasi sementara sekitar 12.200 orang terdampak dalam periode 4 Juni hingga 25 Oktober 2026.

Meskipun angka tersebut masih memerlukan pencocokan akibat perbedaan antarsumber dan penggunaan perkiraan pada sebagian laporan, rangkaian kejadian tersebut membuktikan besarnya persoalan keselamatan makanan yang belum tuntas. 

Korban yang terus berjatuhan memang menuntut tindakan cepat, namun kebutuhan bertindak harus diterjemahkan ke dalam sasaran, biaya, dan pilihan kegiatan yang terukur.

Besarnya masalah keselamatan pangan tidak boleh dijadikan pembenaran otomatis bagi setiap nominal anggaran yang diajukan.

Rapat senilai Rp5,3 miliar harus dinilai secara kritis berdasarkan kebutuhan spesifik yang dibiayai serta perbaikan konkret yang dituju, termasuk keputusan apa yang belum terlaksana dan hambatan apa yang harus segera diselesaikan.

Tanpa kejelasan hubungan tersebut, BGN dikhawatirkan baru sekadar menampilkan kepastian biaya, sementara manfaat nyata bagi keselamatan penerima MBG tetap belum terwujud.

Penulis: HAMDI PUTRA (Forum Sipil Bersuara/FORSIBER)