Perang Gaza Berakhir, Trump: Tak Ada Pengusiran Warga Palestina dari Gaza

INTERNASIONAL, FAKTANASIONAL.NET — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa tidak ada warga Palestina yang akan dipaksa meninggalkan Gaza dalam rencana gencatan senjata yang diusulkan oleh pemerintah AS. Pernyataan ini muncul di tengah upaya internasional untuk mengakhiri perang panjang antara Israel dan Hamas.

“Tidak ada yang akan dipaksa pergi. Justru sebaliknya. Kami sama sekali tidak ingin melakukan itu,” kata Trump, dikutip dari Anadolu Agency, Jumat (10/10/2025).

Trump menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah diselesaikan dan tuntas. Ia juga mengumumkan rencananya untuk mengunjungi Timur Tengah pada akhir pekan ini guna memperkuat dukungan terhadap implementasi perjanjian tersebut.

“Saya rasa ini akan luar biasa. Para sandera akan dibebaskan Senin atau Selasa. Saya mungkin akan berangkat hari Minggu,” ujarnya di Ruang Oval, Gedung Putih.

Menurut Trump, tahap pertama kesepakatan mencakup pertukaran tawanan, penghentian permanen operasi militer, dan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses akan diawasi oleh mediator internasional yang melibatkan negara-negara Arab dan organisasi kemanusiaan global.

Terkait rencana pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza, Trump mengatakan bahwa diskusi dengan sejumlah negara masih berjalan.

Ia mengungkapkan bahwa beberapa negara kaya telah menyatakan kesiapan untuk mendukung pendanaan dan keterlibatan dalam proses pemulihan wilayah Gaza.

“Belum diputuskan. Akan ada sekelompok negara kaya yang ikut mendanainya. Banyak pihak ingin ini berhasil, dan saya yakin ini akan berhasil,” kata Trump menambahkan.

Trump sebelumnya mengumumkan pada Rabu bahwa Israel dan Hamas telah menyetujui tahap awal rencana gencatan senjata yang dirancang oleh Amerika Serikat bersama mitra-mitra internasional.

Rencana tersebut mencakup 20 poin utama, antara lain pembebasan seluruh tawanan Israel dengan imbalan sekitar 2.000 tahanan Palestina, penghentian total operasi militer, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza.

Selain itu, tahap lanjutan dari rencana itu juga mencakup pembentukan pemerintahan baru di Gaza tanpa keterlibatan langsung Hamas, pembentukan pasukan keamanan gabungan dari negara-negara Arab dan Islam, serta pendanaan rekonstruksi Gaza yang akan dibiayai oleh negara-negara Arab dan Muslim.

Langkah ini, menurut pengamat politik internasional, menjadi bagian dari strategi diplomasi global AS di bawah kepemimpinan Trump untuk mengakhiri konflik Timur Tengah dan memperkuat peran Washington dalam proses perdamaian kawasan.

Meski demikian, sejumlah analis menilai implementasi rencana ini akan menghadapi tantangan besar, termasuk resistensi internal di Israel, sikap Hamas terhadap pembentukan pemerintahan baru, serta dinamika politik di negara-negara Arab yang terlibat dalam pendanaan rekonstruksi Gaza.

Jika berhasil diterapkan, kesepakatan tersebut berpotensi menjadi terobosan terbesar sejak perang Gaza pecah pada Oktober 2023, sekaligus membuka jalan bagi stabilisasi jangka panjang di wilayah tersebut.[zul]