Perkuat Ketahanan Industri, OJK Restui Konsolidasi 57 BPR dan BPRS Menjadi 18 Entitas

FAKTANASIONAL.NET — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggenjot penguatan struktur perbankan mikro di Indonesia.

Hingga akhir April 2026, wasit sektor keuangan tersebut mengumumkan telah memberikan lampu hijau bagi 57 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) untuk melakukan konsolidasi menjadi 18 entitas baru.

Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata memperkuat ketahanan industri perbankan rakyat di tengah tantangan ekonomi global dan persaingan pasar yang kian sengit.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa konsolidasi ini merupakan salah satu pilar utama untuk mendongkrak struktur industri BPR/BPRS agar lebih adaptif terhadap dinamika jasa keuangan modern.

"Sampai dengan akhir April 2026, sebanyak 57 BPR dan BPRS telah disetujui untuk konsolidasi menjadi 18 BPR dan BPRS serta lebih dari 200 BPR dan BPRS masih dalam proses perizinan penggabungan atau peleburan di OJK," ujar Dian dalam keterangan resminya, Selasa (2/6/2026).

Baca Juga: Prabowo Minta Bunga Kredit Rakyat Maksimal 5%, OJK Langsung Warning Hal Ini!

Kejar Pemenuhan Modal Inti Rp6 Miliar

Selain mendorong penggabungan usaha, OJK juga terus mengawal kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar bagi seluruh pelaku industri BPR dan BPRS.

Dian menyebutkan bahwa mayoritas pelaku industri saat ini telah berhasil memenuhi ketentuan tersebut.

Sementara bagi sebagian kecil yang belum memenuhi, OJK mengarahkan mereka untuk segera melakukan aksi korporasi—mulai dari suntikan modal dari pemegang saham hingga opsi melakukan merger (penggabungan).

Dian menilai, kombinasi antara penguatan modal dan konsolidasi akan melahirkan BPR/BPRS yang memiliki bantalan kokoh dari gejolak ekonomi, sekaligus memperbesar kapasitas mereka dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor riil, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kinerja Keuangan BPR/BPRS Tetap Tumbuh Positif

Meski tengah berada dalam fase penataan dan konsolidasi, industri BPR dan BPRS nasional tetap menunjukkan tren pertumbuhan yang positif secara tahunan (year-on-year) hingga kuartal pertama tahun ini.

Berdasarkan data per Maret 2026, total aset industri BPR dan BPRS tercatat mencapai Rp236,69 triliun, atau tumbuh sebesar 3,70 persen secara tahunan.

Kenaikan ini diikuti oleh sektor penyaluran kredit dan pembiayaan yang naik 2,83 persen menjadi Rp176,96 triliun. Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga terkerek naik 3,16 persen menjadi Rp165,49 triliun.

Dari aspek kesehatan permodalan, industri ini terpantau sangat tebal. Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) agregat industri tercatat berada di level 27,20 persen, angka yang berada jauh di atas ambang batas minimum yang ditetapkan regulator.

Ke depan, OJK juga menginstruksikan peningkatan sinergi antara BPR/BPRS dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), terutama untuk bank-bank milik Pemerintah Daerah (Pemda). Sinergi ini diharapkan mampu mengunci potensi pembiayaan sektor mikro lokal sekaligus mendongkrak tata kelola (good corporate governance) perbankan daerah.

Baca Juga: Kabar Gembira Bagi Investor! OJK Siap Luncurkan ETF Emas di Akhir April 2026