Proyek LNG Abadi Blok Masela Diproyeksikan Serap 12 Ribu Tenaga Kerja Langsung Saat Konstruksi

FAKTANASIONAL.NET - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan proyek strategis nasional LNG Abadi Blok Masela akan menyerap sekitar 12 ribu tenaga kerja langsung selama fase konstruksi.

Pemerintah menegaskan komitmennya agar penyerapan sumber daya manusia tersebut memprioritaskan putra-putri daerah asal Provinsi Maluku.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa dampak ekonomi dari proyek migas skala besar ini akan menciptakan efek domino (multiplier effect).

Jika memperhitungkan sektor ketenagakerjaan tidak langsung yang tumbuh di sekitar area proyek, total penyerapan tenaga kerja diperkirakan mampu melesat hingga tiga kali lipat.

Baca Juga: 26 Tersangka Tambang Ilegal, Kementerian ESDM: Sudah Dilaporkan ke Polri

"Proyek ini menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja langsung. Kalau tenaga kerja tidak langsung, itu bisa tiga kali lipat pada masa konstruksi," ujar Bahlil saat menghadiri acara Groundbreaking Proyek LNG Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7).

Memasuki fase operasional pasca-konstruksi, Blok Masela diperkirakan membutuhkan pasokan tenaga kerja tetap berkisar antara 800 hingga 1.000 personel.

Pemerintah bersama INPEX selaku operator utama telah menyepakati komitmen untuk memberikan porsi rekrutmen utama bagi masyarakat di wilayah terdampak, khususnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Langkah penyiapan kompetensi lokal diklaim telah berjalan secara terstruktur melalui jalur pendidikan kedinasan.

Sejumlah pemuda dari wilayah kepulauan tersebut telah disekolahkan di Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas Cepu di bawah naungan Kementerian ESDM.

"Anak-anak Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya sudah ada yang dikirim untuk sekolah di Cepu, di Akademi Migas milik ESDM. Lulusan mereka yang sudah keluar tiga sampai empat tahun lalu akan kita serap semuanya untuk bekerja di proyek Blok Masela," jelas Bahlil.

Bahlil secara khusus meminta konsorsium pengelola yang terdiri atas Inpex, Petronas, dan Pertamina untuk menyeleksi tenaga profesional lokal terlebih dahulu sebelum membuka keran rekrutmen bagi pekerja dari luar wilayah maupun luar negeri.

Kebijakan ini dinilai penting untuk mencegah kecemburuan sosial dan memastikan masyarakat setempat tidak sekadar menjadi penonton investasi.

Selain penyerapan tenaga kerja, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga diinstruksikan untuk memprioritaskan keterlibatan para pengusaha lokal dalam rantai pasok penyediaan barang dan jasa selama proyek berlangsung.

"Saya sudah bicara dengan SKK Migas agar pekerjaan-pekerjaan diprioritaskan untuk pengusaha lokal di wilayah ini. Ini sejalan dengan perintah Bapak Presiden agar masyarakat daerah menjadi objek dan subjek pembangunan," terangnya.

Meski menekankan keberpihakan pada aspek lokalitas, Bahlil memberikan peringatan keras kepada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, agar tidak mengintervensi proses rekrutmen dengan praktik nepotisme. Aspek profesionalisme dan standardisasi industri hulu migas tetap menjadi parameter mutlak.

"Saya minta kepada gubernur dan bupati, ingat ini bukan proyek APBD. Harus profesional. Jangan main KKN. Jangan karena tim sukses lalu didorong masuk, tidak boleh. Harus profesional," tegas Bahlil.

Baca Juga: Kasus Tambang Kukar: KPK Cecar Direktur ESDM Terkait Produksi Batu Bara