Rasminto Soroti Dugaan Pelanggaran Penetapan TPP Perbakin
Sekretaris Umum Pengprov Perbakin DKI Jakarta, Rasminto, menyoroti penetapan susunan personalia Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) bakal calon Ketua Umum PB Perbakin periode 2026–2030 menjelang Munas 12–13 Desember 2026. Pada Sabtu, 21 November 2026, di Jakarta, Rasminto menilai komposisi TPP hasil surat keputusan pengurus pusat menyimpang dari keputusan Rakernas 18–19 Juli 2026 di Senayan serta berpotensi menimbulkan cacat prosedur dan administrasi.
FAKTANASIONAL.NET - Penetapan susunan personalia Tim Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Menembak Indonesia periode 2026–2030 menuai sorotan menjelang Musyawarah Nasional pada 12–13 Desember 2026. Sekretaris Umum Pengprov Perbakin DKI Jakarta, Rasminto, menyampaikan penilaian tersebut kepada awak media di Jakarta pada Sabtu, 21 November 2026. Ia menilai komposisi anggota tim yang ditetapkan jajaran pimpinan pusat berbeda jauh dari kesepakatan forum Rapat Kerja Nasional.
Menurut Rasminto, penyimpangan susunan personalia ini berpotensi memicu cacat prosedural dalam pelaksanaan agenda musyawarah nasional mendatang. "Kejanggalan tersebut berpotensi menimbulkan cacat prosedural dalam penyelenggaraan Munas, terutama karena susunan personalia TPP berbeda dari hasil Rakernas Perbakin Tahun 2026," ujar Rasminto di Jakarta pada Sabtu, 21 November 2026.
Rasminto menjelaskan bahwa peserta Rakernas di Lapangan Tembak Senayan pada 18–19 Juli 2026 telah menetapkan usulan nama personalia tim penjaringan secara sah. Keputusan tersebut tertuang dalam Berita Acara Rakernas Nomor 002/BA/RAKERNAS-PERBAKIN/VII/2026. Berdasarkan Pasal 70 angka 9 AD Perbakin Tahun 2025 serta Pasal 70 ayat (1) ART Perbakin, forum Rakernas memegang kewenangan mengatur tata cara penjaringan dan memberi amanat tindak lanjut kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PB Perbakin.
Alih-alih menindaklanjuti hasil forum tersebut, Sekretaris Jenderal PB Perbakin menerbitkan Surat Nomor 846/SEKJEN/PB/X/2026 pada 26 Oktober 2026. Surat itu meminta usulan nama personalia baru dari para Ketua Pengurus Provinsi dengan batas waktu pengajuan hanya dua hari, yakni hingga 28 Oktober 2026. Tepat pada tanggal tenggat tersebut, Ketua Umum PB Perbakin menerbitkan SK Nomor 031/SKEP/KU/PB/X/2026 tentang Penetapan TPP dengan susunan nama yang berbeda dari hasil Rakernas.
Rasminto mempertanyakan urgensi penyelenggaraan rapat kerja nasional apabila ketetapannya diabaikan tanpa dasar penjelasan yang jelas. "Untuk apa Rakernas diselenggarakan dengan melibatkan seluruh Pengprov, membahas dan menetapkan usulan personalia TPP, jika hasilnya kemudian dikesampingkan tanpa penjelasan? Kewenangan Ketua Umum PB Perbakin menerbitkan SK bukan berarti dapat mengabaikan amanat forum organisasi," tegas Rasminto.
Ia juga menyoroti bagian pertimbangan dalam surat keputusan tersebut karena tidak mencantumkan Berita Acara maupun SK Rakernas Nomor 003/RAKERNAS-PERBAKIN/VII/2026. Rasminto menilai langkah tersebut bertentangan dengan tata urutan produk hukum organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 AD Perbakin.
"SK pembentukan TPP seharusnya menjadi instrumen pelaksanaan hasil Rakernas, bukan justru mengesampingkannya. Jika terdapat perubahan personalia, harus dijelaskan dasar hukum, mekanisme, dan pertimbangannya secara transparan. Di sinilah potensi cacat administratif dan prosedural itu muncul," jelas Rasminto yang juga menjabat Sekretaris Presidium Sidang Rakernas Perbakin 2026.
Rasminto menambahkan bahwa pengabaian peran Pengurus Provinsi sejak tahap awal bukan sekadar persoalan teknis administratif. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi peta dukungan bakal calon sekaligus menurunkan keabsahan penyelenggaraan musyawarah nasional.
Ia pun meminta Ketua Umum PB Perbakin meninjau kembali keabsahan dan susunan anggota tim penjaringan sebelum proses seleksi kandidat berjalan lebih jauh. Selain itu, pengiriman surat keputusan kepada seluruh Pengurus Provinsi harus memenuhi ketentuan minimal 45 hari sebelum Munas sesuai Pasal 70 ayat (3) ART Perbakin.
"Kami tidak sedang memperjuangkan kepentingan figur tertentu, melainkan menegakkan supremasi AD/ART dan menjaga kehormatan organisasi. Kepemimpinan yang sah dan bermartabat harus dilahirkan melalui proses yang sah pula," tutup Rasminto. [ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.