Realisasi Anggaran Kementerian PU per Mei 2026 Melonjak Dua Kali Lipat Dibanding Tahun Lalu

FAKTANASIONAL.NET  — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat akselerasi penyerapan anggaran yang signifikan pada paruh pertama tahun anggaran 2026.

Hingga akhir Mei 2026, realisasi keuangan kementerian ini telah menembus Rp 33,49 triliun, atau setara dengan 31,39 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 106,71 triliun. Selaras dengan itu, capaian realisasi fisik di lapangan dilaporkan telah menyentuh angka 35,71 persen.

Menteri PU Dody Hanggodo memaparkan bahwa performa penyerapan anggaran pada tahun ini menunjukkan tren yang jauh lebih positif dibandingkan dengan catatan berkala dalam dua tahun ke belakang.

"Dibandingkan bulan Mei 2024 dan Mei 2025, capaian tahun 2026 memang lebih tinggi. Bahkan mencapai dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran pada bulan yang sama di tahun 2025," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).

Baca Juga: Misteri Tim Lidi Bersih Kementerian PU: Dari Temuan BPK hingga Tata Kelola Proyek Infrastruktur sampai Mundurnya 2 Dirjen PU

Sebagai perbandingan, pada Mei 2025 lalu, realisasi keuangan Kementerian PU tersendat di angka Rp 15,63 triliun (13,99 persen dari pagu) dengan capaian fisik 16,11 persen. Sementara pada Mei 2024, posisi keuangan tercatat sebesar Rp 32,61 triliun (22,34 persen) dengan realisasi fisik 28,01 persen.

Alokasi Pagu Berfokus pada Prasarana Dasar

Dody menjelaskan, pagu anggaran Kementerian PU tahun 2026 semula direncanakan sebesar Rp 118,5 triliun, namun kemudian mengalami serangkaian penyesuaian tata kelola belanja negara menjadi Rp 106,71 triliun. Dokumen anggaran tersebut dikonsentrasikan untuk membiayai lima sektor prasarana inti:

1. Ditjen Bina Marga (Rp 42,05 triliun): Difokuskan pada preservasi jalan, pembangunan jalan dan jembatan baru, interkoneksi jalan tol, serta penanganan jaringan jalan daerah.

2. Ditjen Sumber Daya Air (Rp 29 triliun): Dialokasikan untuk pengerjaan bendungan, jaringan irigasi, infrastruktur pengendalian banjir, penyediaan air baku, serta stimulus program P3-TGAI.

3. Ditjen Prasarana Strategis (Rp 23,84 triliun): Diarahkan untuk pembangunan fisik sekolah rakyat, program revitalisasi madrasah, dan fasilitas publik strategis lainnya.

4. Ditjen Cipta Karya (Rp 10,16 triliun): Digunakan guna mendanai penataan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengolahan limbah domestik, manajemen persampahan, hingga pembangunan gedung pemerintahan.

"Sasarannya tetap sama, yaitu air, irigasi, konektivitas, sanitasi, dan prasarana publik yang langsung memberikan dampak bagi masyarakat," kata Dody.

Penyelamatan Anggaran Infrastruktur Berbasis Masyarakat

Dalam forum rapat kerja tersebut, Menteri PU juga memastikan keberlanjutan alokasi dana program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) sebesar Rp 5,48 triliun untuk tahun ini.

Program padat karya yang menyentuh langsung hajat hidup warga di tingkat desa ini sempat masuk dalam daftar rencana efisiensi fiskal belanja kementerian.

Namun, melalui konsolidasi kebijakan internal, pemerintah memutuskan untuk menggeser objek penyesuaian anggaran ke sektor-sektor penunjang non-infrastruktur sehingga alokasi untuk program IBM dapat diselamatkan seutuhnya.

"Sesuai komitmen kita bersama, kami telah melakukan konsolidasi agar optimalisasi penganggaran tersebut tidak dilakukan pada kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat," pungkas Dody.

Baca Juga: Wamen Ossy Berkomitmen Dukung Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian ATR/BPN