Respons Laporan Mahasiswa USU, Mentan Amran Sulaiman Ancam Cabut Izin Distributor Pupuk Nakal

FAKTANASIONAL.NET — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas setelah menerima aduan langsung dari seorang mahasiswa mengenai dugaan melambungnya harga pupuk.

Ancaman pencabutan izin bagi distributor atau kios pupuk yang nekat menjual di atas harga ketetapan pemerintah ini disampaikan Mentan saat menghadiri kuliah umum di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan.

Amran menegaskan bahwa laporan tersebut tidak akan dibiarkan dan langsung ditindaklanjuti secara instan dengan menahan sementara izin distributor yang bersangkutan selama proses pemeriksaan berlangsung.

"Ada satu tadi mahasiswa mengeluhkan kenaikan (harga pupuk), itu kami minta dicabut izinnya kalau memang betul. Hari ini langsung kami hold, tahan dulu izinnya sampai dicek. Kalau benar, izinnya langsung dicabut," ujar Amran dalam konferensi pers seusai acara, Rabu (15/7).

Baca Juga: Anomali Harga TBS Sawit, Mentan Amran Laporkan 300 Perusahaan ke Polri

Langkah agresif ini bukan yang pertama kalinya dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Amran membeberkan bahwa pemerintah sebelumnya telah mengeliminasi ribuan distributor nakal demi melindungi hajat hidup para petani.

"Sudah ada 2.000 lebih (yang dicabut izinnya). Dan tidak ada ruang, itu perintah Bapak Presiden," cetus Amran secara lugas.

Menurutnya, pengawasan ketat terhadap rantai distribusi pupuk ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah berkomitmen penuh menjaga stabilitas harga, terlebih setelah adanya kebijakan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen—sebuah langkah yang diklaim Mentan sebagai sejarah baru sejak Indonesia merdeka.

"Selama merdeka barusan pertama kali harga pupuk turun 20 persen, tidak pernah terjadi," klaimnya.

Perang Total Melawan Mafia dan Korupsi Sektor Pertanian

Tidak hanya membidik distributor di lapangan, dalam kuliah umum di hadapan ribuan mahasiswa USU tersebut, Mentan Amran juga mendeklarasikan perang terbuka terhadap praktik korupsi dan mafia di internal maupun eksternal sektor pertanian.

"Ada pihak yang terganggu? Iya. Ada mafia? Iya. Mana orangnya? Nih fotonya. Di pertanian dulu ada, aku pecat," tegas Amran sembari menunjukkan bukti ketegasannya.

Ia memastikan pejabat yang terbukti melakukan penyelewengan dan merugikan negara serta petani tidak akan lolos begitu saja dengan sekadar surat pemecatan, melainkan akan diseret ke jalur hukum.

"Itu direktur, enggak pecat aja, penjarakan," imbuhnya disambut riuh mahasiswa.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 77 tersangka yang diproses hukum dalam berbagai kasus penyelewengan di sektor pertanian.

Amran memproyeksikan angka ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu operasional kementeriannya.

"Ini baru satu tahun, kalau kami lima tahun ya tinggal dikali lima. Empat ratus insya Allah. Dan kami tidak biarkan rakyat Indonesia disakiti," tegasnya.

Reformasi Distribusi: Pangkas 145 Regulasi

Sebagai informasi tambahan, langkah pembersihan sektor pertanian ini juga diimbangi dengan reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Pertanian.

Pemerintah sebelumnya telah memotong 145 regulasi rumit terkait distribusi pupuk melalui kebijakan Instruksi Presiden.

Pemangkasan birokrasi ini dirancang agar PT Pupuk Indonesia dapat menyalurkan pasokan langsung ke tangan petani secara lebih cepat.

Selain itu, akses penebusan pupuk kini diperluas dengan menggunakan integrasi berbasis KTP serta memperbanyak jaringan kios hingga ke tingkat desa.

Upaya ini diharapkan dapat menutup celah penyimpangan harga dan memutus mata rantai mafia pupuk di lapangan.

Baca Juga: Sambangi HUT Bone, Mentan Amran Sulaiman Kucurkan Modal Rp20 Juta untuk Pedagang Kerupuk