Sejarah Baru Nepal: PM Interim Dipilih Lewat Voting Discord

INTERNASIONAL, FAKTANASIONAL.NET - Nepal mencatat babak baru dalam sejarah demokrasinya. Di tengah gelombang protes anti-korupsi yang masif, generasi muda berhasil mendorong perubahan dengan cara yang unik. Sushila Karki (73), mantan Ketua Mahkamah Agung, terpilih sebagai perdana menteri interim perempuan pertama melalui pemungutan suara kilat di platform digital Discord. Karki akan memimpin pemerintahan sementara hingga pemilu definitif digelar pada Maret 2026.

Terpilihnya Karki merupakan puncak dari unjuk rasa berdarah yang berhasil menumbangkan kabinet KP Sharma Oli, yang sarat dengan tuduhan korupsi dan nepotisme. Dukungan yang mengalir deras dari kaum muda, terutama dari komunitas "We Nepali Group", menunjukkan kekuatan gerakan digital dalam mendorong reformasi politik. Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri lebih dari 5.000 anggota, Karki mendapat dukungan suara bulat untuk memimpin Nepal menuju era baru yang lebih bersih.

Sushila Karki bukanlah sosok baru dalam perjuangan melawan korupsi di Nepal. Namanya dikenal luas sebagai hakim yang berani dan tanpa kompromi. Pada 2016, ia menjadi perempuan pertama yang menduduki jabatan Ketua Mahkamah Agung. Salah satu putusannya yang paling dikenang adalah saat ia menjatuhkan hukuman penjara kepada Jay Prakash Gupta, seorang menteri aktif, atas kasus korupsi pada 2012. Langkah ini menjadi tonggak sejarah, karena untuk pertama kalinya seorang menteri yang sedang menjabat dipenjara karena korupsi.

Keberanian Karki sering kali membuatnya berbenturan dengan pihak eksekutif. Pada 2017, ia bahkan sempat menghadapi mosi pemakzulan dari parlemen karena dianggap terlalu ikut campur dalam urusan pemerintahan, khususnya terkait pengangkatan Kepala Polisi. Meski menghadapi tekanan politik, integritasnya tidak pernah goyah. Dengan latar belakang pendidikan ilmu politik dari Banaras Hindu University di India dan karier hukum yang cemerlang sejak 1979, Karki dianggap sebagai figur yang tepat untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.[dit]